Ingin menterinya bisa fokus bekerja selama menjabat, Jokowi melontarkan keinginannya agar menteri di pemerintahannya melepas jabatan politik. Pria 53 tahun ini menilai menteri yang tetap duduk di jabatan strategis partai tak akan fokus bekerja.
Namun, keinginan ini belum menjadi keputusan resmi.
"Kalau kamu rangkap jabatan, bisa fokus nggak? 1 Jabatan saja belum tentu fokus kerjanya, apalagi kalau sampai rangkap," terang Jokowi pada wartawan di sela blusukannya, Selasa (26/8/2014).
Berbeda dengan nama-nama menteri yang disebutnya sebagai hak prerogatif presiden, kali ini Jokowi mengatakan masih harus berdiskusi dengan seluruh Ketua Umum partai. Meski belum didiskusikan, keinginan Jokowi ini sudah mendapat respon positif dari publik.
Keinginan yang disampaikan Jokowi melalui media langsung direspon dari berbagai pihak. Dukungan juga diterimanya dari partai koalisi. Namun tak semua. Di antara 5 partai pengusung (PDIP, NasDem, PKB, PKPI dan Hanura), hanya NasDem, Hanura dan PKPI yang menyatakan setuju. Mereka siap para kadernya melepas jabatan politik jika ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. PDIP dan PKB belum setuju.
Mengapa PDIP dan PKB belum setuju?
Padahal, saat pertama mengusung Jokowi, mereka menyatakan akan mendukung seluruh keputusan Jokowi untuk kemaslahatan rakyat. Persetujuan ini harusnya jadi bagian dari 'koalisi tanpa syarat' yang dulu digaungkan koalisi pengusung Jokowi-JK.
PDIP yang menjadi induk partai Jokowi justru mengisyaratkan penolakan menterinya kelak melepas jabatan politik. Hal ini diutarakan Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Ia menilai tak masalah menjabat di partai asalkan tugas negara selesai.
Selain PDIP, ada PKB yang juga menolak keinginan Jokowi menterinya lepas dari jabatan politik. Keberatan itu langsung disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Pria yang disapa Cak Imin itu mengambil contoh dirinya yang menjabat sebagai Ketum dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia mengaku selama ini masih bisa bekerja profesional sebagai menteri meski juga aktif di partai.
Hingga jelang pelantikan, Jokowi masih menyimpan harapan keinginannya ini bisa terwujud. Sayang, rapat dengan ketua umum partai tak kunjung terlaksana.
Alasannya, waktu ke 5 ketum partai sulit disatukan. Tak ingin miskomunikasi, Jokowi memilih bertemu dalam satu pertemuan ketimbang bertemu secara pribadi dengan para ketum.
"Kalau sekarang diundang, ada satu yang nggak hadir percuma dong. Oleh sebab itu, ketemunya barengan biar satu kata. Kalau sudah ketemu bareng, pasti satu kata nanti," pungkasnya.
Kini, di saat ia menyusun kabinetnya, beranikah PKB dan PDIP setuju menterinya melepas jabatan partai dan fokus bekerja untuk rakyat Indonesia? [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar