Presiden terpilih dan wakilnya Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menyediakan 16
kursi menteri dari 34 kementerian. Apakah 16 menteri masih harus melepas
jabatan parpol?
Ingin menterinya bisa fokus bekerja selama
menjabat, Jokowi melontarkan keinginannya agar menteri di
pemerintahannya melepas jabatan politik. Pria 53 tahun ini menilai
menteri yang tetap duduk di jabatan strategis partai tak akan fokus
bekerja.
Namun, keinginan ini belum menjadi keputusan resmi.
"Kalau
kamu rangkap jabatan, bisa fokus nggak? 1 Jabatan saja belum tentu
fokus kerjanya, apalagi kalau sampai rangkap," terang Jokowi pada
wartawan di sela blusukannya, Selasa (26/8/2014).
Berbeda dengan
nama-nama menteri yang disebutnya sebagai hak prerogatif presiden, kali
ini Jokowi mengatakan masih harus berdiskusi dengan seluruh Ketua Umum
partai. Meski belum didiskusikan, keinginan Jokowi ini sudah mendapat
respon positif dari publik.
Keinginan yang disampaikan Jokowi
melalui media langsung direspon dari berbagai pihak. Dukungan juga
diterimanya dari partai koalisi. Namun tak semua. Di antara 5 partai
pengusung (PDIP, NasDem, PKB, PKPI dan Hanura), hanya NasDem, Hanura dan
PKPI yang menyatakan setuju. Mereka siap para kadernya melepas jabatan
politik jika ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. PDIP dan PKB belum
setuju.
Mengapa PDIP dan PKB belum setuju?
Padahal, saat
pertama mengusung Jokowi, mereka menyatakan akan mendukung seluruh
keputusan Jokowi untuk kemaslahatan rakyat. Persetujuan ini harusnya
jadi bagian dari 'koalisi tanpa syarat' yang dulu digaungkan koalisi
pengusung Jokowi-JK.
PDIP yang menjadi induk partai Jokowi justru mengisyaratkan penolakan
menterinya kelak melepas jabatan politik. Hal ini diutarakan Ketua DPP
PDIP sekaligus putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Ia menilai
tak masalah menjabat di partai asalkan tugas negara selesai.
Selain
PDIP, ada PKB yang juga menolak keinginan Jokowi menterinya lepas dari
jabatan politik. Keberatan itu langsung disampaikan oleh Ketua Umum PKB,
Muhaimin Iskandar. Pria yang disapa Cak Imin itu mengambil contoh
dirinya yang menjabat sebagai Ketum dan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Ia mengaku selama ini masih bisa bekerja profesional
sebagai menteri meski juga aktif di partai.
Hingga jelang
pelantikan, Jokowi masih menyimpan harapan keinginannya ini bisa
terwujud. Sayang, rapat dengan ketua umum partai tak kunjung terlaksana.
Alasannya, waktu ke 5 ketum partai sulit disatukan. Tak ingin
miskomunikasi, Jokowi memilih bertemu dalam satu pertemuan ketimbang
bertemu secara pribadi dengan para ketum.
"Kalau sekarang
diundang, ada satu yang nggak hadir percuma dong. Oleh sebab itu,
ketemunya barengan biar satu kata. Kalau sudah ketemu bareng, pasti satu
kata nanti," pungkasnya.
Kini, di saat ia menyusun kabinetnya,
beranikah PKB dan PDIP setuju menterinya melepas jabatan partai dan
fokus bekerja untuk rakyat Indonesia? [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar