Jokowi juga akan berencana akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mengawasi para menterinya, terlebih soal permasalahan korupsi.
"Nantilah, namanya aja belum ketemu, apa yang mau disetor apanya? Memang belum, namanya aja belum ketemu, kalau udah saya buka. Kalau nama sudah komplit nanti saya ke PPATK dan KPK itu baru," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Mantan wali kota Solo ini menambahkan, sedari awal dirinya memang telah berkomitmen dan menggandeng KPK dalam proses seleksi menteri. "Iya, saya dulu sudah ngomong ke KPK. KPK sudah betul, tapi saya ini belum punya nama," ujarnya.
Namun dirinya membantah, belum adanya nama menteri dikarenakan menunggu merapatkan beberapa partai dalam Koalisi Merah Putih. Jokowi berdalih, waktu yang dimilikinya masih panjang untuk memilih menteri. Sebab pelantikan menteri dilaksanakan setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014.
"Belum. Tanggalmu itu tanggal berapa to? Kabinet itu kan setelah 20 Oktober. Lha iya menterinya kan setelah pelantikan to?" tutupnya.
Sebelumnya, Wakil KPK Adnan Pandu Praja mengakui sudah ada komunikasi dengan Tim Transisi Jokowi-JK ihwal penelusuran rekam jejak para calon menteri. Tapi, Adnan mengatakan Tim Transisi belum menyerahkan satupun nama calon menteri untuk ditindaklanjuti.
"Sampai sekarang kami menunggu karena belum ada daftar nama yang harus kami dalami," kata Adnan di Hotel Borobudur, Rabu (24/9/2014).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar