Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies,
J.Kristiadi, mengatakan media harus mengawasi tim transisi agar tak
menjadi tim transaksi, yang meneruskan tradisi bagi-bagi kursi menteri.
"Sebaiknya publik dan media terus melakukan pengawasan," ujar Kristiadi
seusai diskusi di Kebayoran Baru, Sabtu (9/8/2014).Namun
Kristiadi sangat mengapresiasi dibentuknya tim ini dan berharap bisa
menjadi semacam tradisi untuk ke depannya. Kristiadi mengatakan
terbentuknya tim transisi tak melanggar etika apa pun.
Salah
satu deputi tim transisi, Andi Widjajanto, memastikan timnya tak akan
memberi ruang bagi transaksi politik. "Kami akan bikin modar dengan ngomongin teknis," ujar Andi. Menurut Andi, pihaknya akan menantang siapa pun
yang datang untuk membicarakan data, konsep, dan ide, sehingga tak ada
waktu untuk membicarakan politik.
Tim
transisi, menurut Andi, menggodok arsitektur kelembagaan negara, bukan
membicarakan nama-nama calon menteri. "Kami tak mendapat mandat untuk
itu. Nama adalah urusan Jokowi-JK," tuturnya.
Pekan
lalu, Jokowi mengumumkan kantor transisi yang terletak di Jalan
Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Pengumuman kantor tim
transisi diikuti oleh pengumuman tim transisi yang beranggotakan Rini
Soemarno sebagai kepala staf, Andi Widjajanto sebagai wakil kepala staf,
serta Hasto Kristyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faisal sebagai deputi
staf. Jokowi mengatakan tim ini bertugas mempersiapkan masa peralihan
pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke dirinya. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar