Laporan dari Kantor Transisi Jokowi (2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya menginginkan siapapun kader partai politik yang nantinya terpilih sebagai menteri harus menanggalkan atribut partai.
"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," kata Jokowi usai rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Presiden yang masih merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta ini enggan menyebutkan apa alasannya. Yang terang, imbuhnya, hingga kini rencana setiap menteri tidak berafiliasi dari parpol itu masih dibahas di internal. "Ya, tapi ini kan masih digodok," kata Jokowi.
Jokowi pun tidak menutup peluang anggota tim transisi Jokowi-JK akan masuk ke jajaran kabinet.
"Semua mungkin. Tapi sekali lagi jangan ada yang pastikan di kantor transisi itu masuk di kabinet atau Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Ini kamar yang beda," kata Jokowi.

Angkat Abdullah Mahmud Hendropriyono Penasehat Tim Transisi

Jokowi mengangkat bekas Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi yang dibentuknya. Selain Hendropriyono, Jokowi juga mengangkat Ahmad Syafii Maarif sebagai penasihat tim yang dipimpin Rini Mariani Soemarno itu.
Ketua Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi meminta saran keduanya untuk memimpin Indonesia. "Untuk memimpin negara yang besar memerlukan masukan sebelum proses kelembagaan itu berjalan," ujar Hasto di rumah transisi, Menteng, Sabtu (9/8/2014).
Menurut Hasto, tim transisi saat ini masih dalam masa persiapan. Musababnya, mereka menunggu sengketa perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi selesai pada 22 Agustus mendatang. "Setelah 21 Agustus, baru jelas siapa yang mengisi jabatan ini, deputi ini," tuturnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, kata Hasto, juga akan masuk dalam tim transisi. "Nanti," jawab Hasto ketika ditanya wartawan soal bergabungnya Puan.
Jokowi membentuk tim transisi yang berkantor di Jalan Situbondo 10, Menteng. Tugas pokok, dan fungsi tim adalah membahas teknis dan menjabarkan implementasi visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim diisi oleh orang-orang dari pelbagai latar belakang. Kepala Staf dipegang Rini M. Soemarno, mantan Menteri Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Lalu, ada akademikus Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina; Andi Widjajanto, akademikus dari Universitas Indonesia; dan dua politikus, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Akbar Faisal.

Abdullah Mahmud Hendropriyono Tolak Jadi Staf Ahli Presiden
AM Hendropriyono mengatakan, dirinya tidak dilibatkan oleh tim Jokowi-JK terkait penyusunan kabinet. "Oh nggak, nggak. Itu bukan urusan saya," kata Hendropriyono usai bertemu Jokowi di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Hendro pun tidak tertarik jika kelak Jokowi-JK menginginkannya menjadi staf ahli presiden. Sebab, ia merasa sudah berumur untuk menduduki posisi tersebut.
"Memang ada yang mau menarik jadi staf ahli dengan umur 70 tahun? Memang kita kekurangan orang muda? Kalian lah yang masih muda-muda," ujarnya.
"Kalau saya nggak lah. Saya menasihati saja. Orang kalau udah seperti ini harus menasihati apa yang dia tahu dan pernah dia tahu, yang pernah. Jadi, yang pernah saya tahu dan kira-kira bagus akan saya sampaikan," katanya.

Tambah Penasehat Senior Tim Transisi

Pada kesempatan tersebut Jokowi mengungkapkan pihaknya ada kemungkinan menambah satu atau dua kursi bagi anggota senior advisor atau penasehat senior Tim Transisi Jokowi-JK.
"Nanti penasehatnya ada empat," kata Jokowi, Sabtu (9/8/2014).
Namun presiden yang masih merangka sebagai Gubernur DKI Jakarta ini enggan mengungkapkan siapa saja nama-nama yang akan melengkapi anggota penasehat senior Tim Transisi Jokowi-JK.
"Itu nanti biar Bu Rini (Kepala Staf Tim Transisi) saja yang jawab," kata Jokowi.
Hingga kini, baru mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono yang menyatakan resmi ditunjuk oleh Tim Transisi Jokowi-JK sebagai penasehat senior.
Sementara, nama mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif belum memastikan diri bergabung dengan Tim Transisi Jokowi-JK. Ia mengungkapkan akan sowan dahulu ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bahas Swasembada Beras dan Gula

Menurut Jokowi, kebijakan mengenai swasembada sudah dipersiapkan dari sekarang sehingga nanti saat sudah dilantik bisa langsung bekerja. Hanya menurut Jokowi program swasembada itu tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY.
”Tidak, ini kita lakukan mulai dari nol,” tegas Jokowi.
Ketika ditanya mengenai menteri dari ketua umum parpol, Jokowi berharap jika nanti ada yang tepilih jadi pambantunya di kabinet, alangkah baiknya jabatan ketua dilepas.
“Namun jangan kalian berharap semua yang ada di rumah transisi ini akan jadi menteri,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.
Bahkan Jokowi belum berfikir apakah yang ditunjuk sebagai staf di Rumah Transisi akan jadi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
“Semua mungkin,” tegas Jokowi.
Sedangkan Rini mengatakan, di Rumah Transisi banyak permasalah  dibahas dan mereka butuh  masukkan dari tokoh agama, akademisi, dari sisi intelejen yang lihat dan ada di lapangan.
“Bagaimana mengimplemetasikan  kebijakan, apa hambatannya, apa yang harus dilakukkan sehingga program ini bisa dilakukan. Kita juga melihat apa saja masalahnya,” jelas Rini.
Rini juga menegaskan bahwa Rumah Transisi tidak bersentuhan dengan  urusan calon menteri.
”Kami di sini hanya fokus membuat program kerja, yang diharapkan tentunya dapat memberikan opsi tentang program kerja. Kami harapkan bisa dimanfaatkan untuk menentukan kriteria. Nama orang sama sekali enggak dibahas di sini,” tambah Rini.
Sedangkan mengenai Puan Maharani yang tidak dilibatkan di Rumah Transisi, menurut Rini  karena  Puan memang memiliki tugas sendiri sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR.
”Misalnya  kami di sini membuat program kerakyatan sehingga perlu berhubungan dengan DPR terutama soal APBN. Kami melihat di situ fungsi Ibu Puan sangat penting dimana kami berkomuniasi atau bertukar pikir dengan anggota dewan apakah program kami selaras dengan pikiran anggota dewan,” jelas Rini lagi.
Jokowi juga tidak mau menjawab soal hasil sidang di Mahkah Konstitusi soal Perselisihan Pilpres yang diajukan Prabowo-Hatta.
“Jangan tanya itu. Tanya saja soal waduk. Soal MK tanya ke tim pengacara,” kata Jokowi.