Presiden Terpilih, Joko Widodo,
berharap subsidi dalam RAPBN 2015 dikurangi. Menurut dia, dalam RAPBN
yang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono anggaran subsidi
masih terlalu besar.
"Masih kita pelajari, menurut saya subsidinya terlalu besar," kata
Jokowi usai Upacara HUT Proklamasi, Minggu (17/8/2014) di Istana
Merdeka, Jakarta.
Menurut Jokowi, anggaran subsidi yang besar itu bisa dialihkan ke anggaran pembangunan. "Kalau (RAPBN sekarang) anggaran pembangunan kecil, yang diharapkan anggaran pembangunan semakin besar, bukan biaya rutin atau anggaran subsidi yang makin besar."
Menurut Jokowi, anggaran subsidi yang besar itu bisa dialihkan ke anggaran pembangunan. "Kalau (RAPBN sekarang) anggaran pembangunan kecil, yang diharapkan anggaran pembangunan semakin besar, bukan biaya rutin atau anggaran subsidi yang makin besar."
Jokowi tidak ingin di awal
pemerintahannya langsung menanggung beban menaikkan harga BBM sebagai
konsekuensi RAPBN 2015 yang diusulkan pemerintahan SBY.
"Ya kalau bisa bagi-bagi (naikkan harga BBM) lebih baik," kata Jokowi.
Dengan mengurangi subsidi, berarti anggaran pembangunan bisa lebih besar. "Itu yang seharusnya dilakukan," kata Jokowi.
Menurut dia, masih banyak tempat-tempat yang bisa diefisienkan anggarannya. "Itu yang harus dikerjakan, sehingga punya ruang fiskal yang lebih besar, lebih luas," kata dia.
"Ya kalau bisa bagi-bagi (naikkan harga BBM) lebih baik," kata Jokowi.
Dengan mengurangi subsidi, berarti anggaran pembangunan bisa lebih besar. "Itu yang seharusnya dilakukan," kata Jokowi.
Menurut dia, masih banyak tempat-tempat yang bisa diefisienkan anggarannya. "Itu yang harus dikerjakan, sehingga punya ruang fiskal yang lebih besar, lebih luas," kata dia.
Contohnya, di penggunaan bahan bakar minyak bisa diganti dengan
batu bara. Jika itu dilakukan, kata dia, bisa diefisienkan Rp 60-70
triliun.
Dia berharap, pengurangan subsidi ini juga terjadi pada pemerintahan SBY. "Kalau bisa bagi-bagi lebih baik," ujar dia.
Anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 akan dialokasikan sebesar
Rp 433,5 triliun. Anggaran tersebut untuk subsidi energi sebesar Rp 363,5
triliun, dan subsidi nonenergi sebesar Rp 70,0 triliun.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana tidak ingin mengomentari pernyataan Jokowi ketika ditanya wartawan. "Kan Pak Jokowi minta ke Presiden. Jadi Presiden lah yang berwenang". [antara]
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana tidak ingin mengomentari pernyataan Jokowi ketika ditanya wartawan. "Kan Pak Jokowi minta ke Presiden. Jadi Presiden lah yang berwenang". [antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar