Jokowi mengawalinya dengan meninjau dua sumur resapan yang ada di Jalan Bonang, Menteng, Jakarta Pusat. Jauh dari sambutan hangat atau tenda acara, seperti kunjungan pejabat kebanyakan, Jokowi yangditemani Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan itu hanya disambut dengan bising suara mesin bor sumur. Jokowi memastikan, November 2013 esok DKI memiliki 1.958 titik sumur resapan dengan kedalaman 60 hingga 200 meter. Jumlah tersebut meledak jika dibanding tahun sebelumnya, DKI hanya memiliki lima sumur resapan, itupun dangkal. Di tahun mendatang, Jokowi menargetkan membangun 4.000 sumur resapan dalam di Jakarta.
"Ada 200 titik genangan di Jakarta. Dengan sumur resapan dalam, diharapkan titik genangan itu menghilang. Saat ini 20 persen selesai," ujarnya di sela-sela tinjauannya ke sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150 miliar tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Andi Baso menambahkan, selain mengurangi genangan sumur resapan dalam berfungsi sebagai tempat penyimpanan air tanah. Jakarta yang permukaan nya telah tertutup beton menjadikan kualitas air tanah sangat jelek. Sumur resapan dalam itu berfungsi meningkatkan kualitas air di dalam tanah.
Normalisasi sungai
Usai sekitar 15 menit meninjau sumur resapan, Jokowi bergeser ke Kali Ciliwung, ruas Menteng, Jakarta Pusat kemudian ruas Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sungai yang setiap musim hujan selalu menjadi momok bagi warga di sekitarnya itu tengah menjalani normalisasi. Dasar sungai dikeruk dan tepi sungai diperlebar serta dibangun turap.
Sejak empat bulan yang lalu, Pemprov DKI telah menormalisasi 4 dari 13 sungai besar di Jakarta. Langkah itu dianggap baik mengingat pengerjaannya yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga.
Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan pengerukan sebanyak 160 saluran penghubung dan 18 saluran sub makro (kali kecil di permukiman warga). "Setelah Idul Adha besok, kita percepat lagi. Ini ndak akan selesai tahun ini, karena berkelanjutan terus sampai di tahun mendatang," ujar Jokowi.
Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan mengatkui penyebab banjir di Jakarta bukan hanya karena sungai yang meluap, namun juga akibat drainase yang buruk. Namun, Dinas PU tidak secara khusus memprogramkan revitalisasi drainase. Menurutnya, peran tersebut telah dibantu dengan adanya ribuan sumur resapan dalam di DKI.
"Kita optimalkan dengan sumur resapan. Karena kalau bicara drainase, memang sudah overload karena buangan rumah tangga ke situ juga, jadi memang harus ada program khusus," ujar Manggas.
73 Pompa Rusak Pembangunan rumah pompa di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, adalah titik terakhir tinjauan Jokowi. Di titik inilah yang memegang peranan cukup penting dalam pengendalian banjir di Jakarta. Pasalnya, bencana banjir yang melanda DKI awal 2013 lalu, sedikit banyak disebabkan banyaknya pompa penyedot air ke dalam sungai, mengalami kerusakan. Setelah diinventarisir benar saja, dari 500 pompa, 73 di antaranya tidak bisa terpakai.
"Kalau pompa air mati, kan airnya menggenang, harusnya disedot terus dialiri ke laut, ini malah menggenang banjir di mana-mana," lanjut Jokowi.
Jokowi pun menargetkan kerusakan pompa itu November 2013 mendatang. Tidak hanya memperbaiki pompa, Dinas PU juga tengah membangun sebanyak 10 unit pompa yang terdiri dari 6 unit di Penjaringan dan 4 di Muara Baru. Jika seluruh pompa dipelihara baik, Jokowi pun yakin banjir di Jakarta bisa dikendalikan secara sedini mungkin.
Normalisasi waduk
Tidak hanya tiga program di atas, Jokowi juga telah menormalisasi 12 waduk pengendali banjir di Jakarta. Di antaranya adalah Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, Waduk Tomang Barat, Waduk Pondok Labu.
Dari 12 waduk tersebut, hanya Pluit serta Ria Rio yang mengharuskan merelokasi warga terlebih dahulu sebelum melaksanakan normalisasi. "Kita harap pengerukan yang sekarang dilakukan sudah mampu memfungsikan lagi waduk yang sudah puluhan tahun tidak disentuh," ujar Jokowi.
Terakhir, program yang dipaparkan Jokowi adalah pemasangan CCTV di 130 rumah pompa DKI yang langsung tersambung ke kantornya. Dengan demikian, Jokowi dapat sewaktu-waktu memantau kondisi pompa penyedot dan bisa mengambil keputusan lapangan secara cepat dan tepat.
Pemprov DKI juga membentuk Satuan Tugas Banjir yang terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya.
"Satgas banjir itu untuk merespon aduan masyarakat, misalnya kalinya banyak endapan, laporan genangan air di jalan dan sebagainya agar kita segera meresponnya dengan cepat," ujar Manggas.
Musim hujan di akhir 2013 ini, tepat satu tahun Jokowi memimpin Ibu Kota, dapat menjadi ujian berat baginya. Berhasil atau tidaknya Jokowi melewati ujian tersebut, ditentukan banyaknya atau sedikitnya titik banjir di Jakarta.
Meski, di akhir-akhir pemaparan, Jokowi sempat berseloroh. "Jangan harap banjir bisa dapat selesai begitu sa ja. Balik lagi ke cerita Wali Kota Rotterdam, butuh berapa lama mereka atasi banjir? 200 tahun," ujar Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar