"Jadi kami merasa jadi korban kebijakan tata ruang," ujarnya saat ditemui Kompas, Kamis (19/9/2013).
Menurut Tjahyadi, sudah saatnya pemukiman tersebut ditata menjadi lebih baik. Mereka sudah jenuh hidup di atas genangan air. Ia mengatakan, sudah banyak korban terutama anak kecil yang mati tenggelam sejak tempat itu mengalami banjir permanen pada 1988.
Untuk itu, kata Tjahyadi, mereka meminta pemerintah menimbun kawasan tersebut serta membangun ulang rumah-rumah tersebut menjadi lebih layak. "Masak Tanah Tinggi di Jakarta Pusat dibangun, ditata, justru di sini tidak," ujarnya.
Warga kampung Apung hanya ingin berdiskusi soal logika dengan Jokowi soal Waduk Pluit dan tempat permukiman mereka.
"Jokowi kan bilang Waduk Pluit tempat penampungan air, bukan tempat tinggal. Nah, kalau di sini tempat tinggal yang jadi tempat penampungan air," kata salah seorang warga Kampung Apung, Zuhri.
Menurut Zuhri (55), warga Kampung Apung tinggal di tanah yang sah milik pribadi, bukan tanah negara. Tempat tersebut juga bukan bantaran waduk ataupun bantaran sungai. Namun, justru mereka kurang diperhatikan.
"Kami setiap tahun bayar pajak, loh," ujarnya.
Akhirnya, lanjut Zuhri, kampung yang memiliki nama asli Kampung Teko ini yang sebelumnya berada di lahan yang paling tinggi, menjadi lahan yang paling rendah karena kawasan di sekitarnya sudah ditinggikan.
"Dan mereka (pabrik dan perumahan mewah) tidak memikirkan drainasenya," ucapnya.
Catatan :
Kampung Apung dahulu bernama Kampung Teko. Pada1988, kawasan ini mengalami banjir permanen seiring derasnya proyek pembangunan pabrik dan perumahan mewah di sekitar kawasan tersebut. Kampung yang dulunya berada di permukaan tanah yang lebih tinggi justru menjadi lebih rendah dibanding daerah sekitarnya. Hal itu karena kawasan sekitarnya sudah ditimbun dan ditinggikan.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar