"Saya ingin merespons surat Gubernur DKI Jakarta, intinya Pak Wagub (Ahok hadir di acara), pemerintah pusat tidak akan lepas tangan untuk masalah DKI termasuk masalah macet, banjir dan rumah. Kita siap karena ini jendela rumah kita," kata Boediono saat acara pembukaan Pameran IIMS 2013 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2013)
Menurut Boediono, pemerintah pusat punya kesepakatan dengan DKI Jakarta, dan siap mendampingi soal penanganan masalah di Jakarta. Ia pun memahami soal adanya kekhawatiran kehadiran mobil murah bisa nambah masalah di Jakarta dan kota lainnya.
"Menurut saya, solusinya adalah meningkatkan secepat mungkin Pemda dan pemerintah pusat untuk public transport. Kedua tidak menghambat orang beli mobil tetapi kita kenakan biaya saat berkendaraan di Jakarta," katanya.
Menurut Boediono, Electronic Road Pricing atau ERP harus dikembangkan. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Kalau mereka mau pakai, harus bayar electronic road. Industri otomatif masih banyak dibutuhkan, termasuk di Belitung. Kalau numpuk di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan jadi masalah. Jadi bisa dilakukan tanpa mengorbankan tenaga kerja," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah mempersiapkan sejumlah peraturan daerah untuk membatasi 'banjir mobil murah'. Selain menyurati Wapres, Jokowi juga akan menerapkan perda yang mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap hingga Electronic Road Pricing (ERP).
Namun masalahnya ERP dan nomor polisi ganjil-genap itu tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Semua kebijakan tersebut baru bisa berjalan jika transportasi massal untuk DKI Jakarta telah siap.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar