Taufik menegaskan, selama ini pengelolaan sampah diserahkan ke sejumlah perusahaan swasta. Sehingga berdampak pada besarnya anggaran yang dialokasikan.
"Sekitar ada 34 perusahaan yang melakukan swastanisasi sampah di DKI Jakarta. Sudah saatnya kita menolong masyarakat dengan sistem padat karya. Masyarakat bisa diedukasi untuk menjaga sampah lebih teratur kemudian dibayar oleh pemerintah daerah," ujar Taufik di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Untuk tahap penyapuan sampah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan menganggarkan Rp 2.777 per meter. Kemudian untuk pengangkutan dari penampungan sementara ke tempat penampungan terakhir mengeluarkan anggaran dengan dua tipe.
"Pengangkutan dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393/ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343/ton. Sesampai Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Pemprov DKI Jakarta juga harus membayar Rp 114.000/ton. Kalau dihitung dari penyapuan hingga TPA total anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp 300.000," jelas Taufik.
Dirinya menyarankan, agar Jokowi-Ahok menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan model padat karya. Dengan padat karya, menurut Taufik, dapat melahirkan 5.000 lowongan kerja untuk masyarakat Jakarta.
"Kami mengusulkan swastanisasi sampah dibubarkan, kita kasihkan ke masyarakat sekitar. Kita ingin Pak Jokowi-Ahok supaya padat karya. Sampah tugasnya dinas kebersihan, mobil ada, kalau kurang ya beli," tegas Taufik.
"Kalau padat karya, sampah ini bisa dihemat 200-300 milyar per tahun dalam penanganan sampah. Kalau perlu saya menyarankan untuk diaudit, ini sudah triliunan biayanya," tandasnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terlihat pusing dan pasrah terhadap masalah sampah yang ada di Jakarta.
"Kita udah hitung per hari rata-rata ada 6.500 ton sampah per hari di Jakarta. Sebagian dari jumlah itu ngalir di Ciliwung," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar