Bank Dunia Optimis Jokowi-Ahok Dapat Atasi Banjir di Jakarta

Salah satu penyebab banjir di wilayah Jakarta adalah pendangkalan sungai-sungai membelah ibukota. Untuk mengatasi itu, diperlukan pengerukan dan normalisasi sejumlah sungai dan waduk.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle menyatakan sangat mendukung program penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, dia optimis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa mengatasi banjir di Jakarta.
"Dan kami melihat adanya kepemimpinan sangat kuat ditunjukkan Jokowi-Ahok dalam menangani manajemen banjir," kata Stefan usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Stefan menegaskan pihaknya sangat yakin dengan semua kegiatan manajemen banjir yang telah diprogramkan oleh Pemprov DKI. Termasuk penyelesaian pengerukan dan normalisasi sungai pada musim hujan yang akan datang.
"Kami sangat yakin bahwa pada musim hujan berikutnya, semua kegiatan manajemen banjir, pengerukan kanal sudah dilakukan dan selesai. Itu yang sangat penting," tegasnya.

Bank Dunia Bertekuk Lutut di Kaki Jokowi-Ahok

Menyoal Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Bank Dunia akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan menyepakati jangka waktu pinjaman hanya dua tahun.
"Ya kita seneng saja. Akhirnya mereka (Bank Dunia) mengerti harus dua tahun. Jadi enggak ragu-ragu lagi. Soalnya dulu Bank Dunia tidak mengatakan iya atau tidak untuk waktu penyelesaian normalisasi 13 sungai," kata Ahok usai bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Balai Kota, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Ahok menceritakan, dulunya Bank Dunia lebih mengutamakan transparansi dalam anggaran. Kemudian, setelah sampai di lapangan, mereka terkendala dengan relokasi warga yang berada di bantaran sungai yang akan dikeruk.
"Saya bilang, kalau mau transparan, apa kami masih kurang transparan? Dia bilang di lapangan bisa hadapi kendala dalam memindahkan orang. Makanya kalau kamu tidak dua tahun, tetapi malah lima tahun, orang yang dapat kerohiman bisa pindah-pindah. Bisa lima kali dapat kerohiman mereka. Jadi kalau mau sekaligus dikeroyok saja," jelas Ahok.
Menurut Ahok, untuk mengerjakan pengerukan atau normalisasi sungai tersebut harus dikerjakan secara bersamaan. Baik dari BUMD atau BUMN.
"Soal BUMN dan BUMD tidak mau ikut tender, itu cerita lama. Kalau sekarang boleh ikut. Lalu proses prakualifikasinya diperpendek. Nah Bank Dunia sudah oke," tandasnya.