Warga di bantaran Waduk Pluit merasa kalau Jokowi-Basuki melanggar
kontrak politik. Pasalnya, saat kampanye pada pemilihan gubernur lalu,
mereka mengatakan tidak akan menyengsarakan rakyat.
"Padahal
mereka sudah lakukan kontrak politik. Di sini juga Jokowi-Ahok menang
telak," kata Muhayati warga RT 19/17 Pluit, Jakarta Utara pada Senin
(13/5/2013).
Muhayati mengungkapkan, pada masa kampanye pamilihan
gubernur lalu, Jokowi-Basuki meminta dukungan kepada warga bantaran
waduk. Mereka juga menjamin tidak akan menyengsarakan warga. Akan
tetapi, saat ini, warga malah digusur tanpa ada dialog terlebih dahulu.
Muhayati,
secara pribadi menyesal memilih Jokowi dan Basuki sebagai pemimpin
Jakarta. Pemindahan warga ke rusun yang jauh dengan tempat mencari
nafkah akan menyengsarakan warga. Sedangkan rusun yang berada dekat
dengan Waduk Pluit sudah penuh.
Muhayati mengungkapkan, Basuki
juga mengumbar janji politik akan memberikan sertifikat tanah jika warga
sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Akan tetapi, saat ini warga malah
dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat asalnya.
"Dulu katanya
kalau tanah itu bersengketa, Jokowi akan jadi mediator. Kalau tanah
tidak bersengketa, dan kita tinggal lebih dari 20 tahun akan dibuat
sertifikat. Makanya dulu kita pilih Jokowi-Ahok," kata Muhayati.
Sebelumnya,
warga Waduk Pluit menolak untuk direlokasi jika belum ada dialog antara
pemerintah dengan warga. Mereka juga menolak pindah dari bantaran waduk
karena tempat tinggal yang dijanjikan jauh dari tempat usaha.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar