Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi, Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.
Pro-kontra masuk rusun
Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar