Dengan sabar Jokowi berusaha melakukan dialog dengan warga yang menolak direlokasi. Dialog demi dialog dilakukan secara terus menerus tanpa kenal lelah untuk menemukan kata sepakat.
Berikut ini kesewenang-wenangan Warga Pluit untuk terhadap Jokowi :
Kelompok Warga Berbeda Beda
Relokasi warga Waduk Pluit masih dalam tahap dialog. Diskusi dengan warga bolak-balik dilakukan Jokowi.
"Tiap hari dialog, kemarin 1.200 orang dialog. Ini dialog, tiap hari dialog. Tapi kelompoknya beda-beda terus. Yang pusing kita dong. Yang ini minta di utara, yang ini minta ke selatan, ke timur, atas ke bawah," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan pejabat Belanda di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013).
Menurut Jokowi, belum ada titik terang dalam relokasi Waduk Pluit. "Ini memang faksinya banyak. Kemarin sore baru 1.200 setuju rusun. Mereka setuju, minta 'Pak tapi nanti rusunnya dapat ini'. Ini sedang kita olah lagi," ujar Jokowi.
Jokowi sebelumnya berencana membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.
Kehadiran Pihak Ketiga
Jokowi pantang menyerah merayu warga Waduk Pluit untuk direlokasi ke rusun. Ia mencium ada kepentingan bisnis pihak ketiga yang bermain di balik penolakan penggusuran warga.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk, karena di situ ada pertarungan usaha besar," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013) .
Pria asli Solo itu terus menyosialisasikan normalisasi Waduk Pluit yang memiliki lahan 80 hektar guna mencegah banjir tahun ini.
"Tiap hari saya ketemu, saya sampaikan bahwa itu waduk yang akan kita perdalam, kita kerjakan, dan warga disiapkan, mau pindah ke Muara Baru atau Marunda. Kalau ke Marunda, kita kasih dengan isinya," ujar Jokowi.
Menurut dia, rusun menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk warga Waduk Pluit. "Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat. Ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh pengusaha, kita ngertilah," kata sarjana Kehutanan UGM ini.
Rusun Yang Diinginkan Warga
Jokowi mengatakan warga waduk Pluit yang awalnya menolak untuk direlokasi, kini sudah mau untuk dipindahkan. Oleh karena itu, Jokowi berencana untuk membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.
"Kemarin sudah ketemu dengan mereka (warga Pluit), dan mereka sudah mau untuk dipindahkan," ujar Jokowi kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Jokowi mengatakan, nantinya lahan tersebut akan dibangun rumah susun untuk menampung sekitar 7.000 Kepala Keluarga. Warga Pluit pun telah menyerahkan konsep rumah susun yang mereka inginkan. Namun Jokowi mengaku konsep tersebut berbeda dengan konsep yang ingin ditawarkan oleh Pemprov DKI. Sehingga harus dirundingkan kembali.
"Mereka sudah membawa konsep untuk mau dipindah ke rusun, tetapi mereka punya gambaran sendiri untuk rusunnya. Nah, rusun yang kita punya kayak begini, jadi terus ketemu biar ada kesepakatan dan mau pindah," kata Jokowi.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi pun berencana akan menambahkan luas lahan tersebut menjadi 6 hektare.
"Letaknya di dekat Muara Baru, kita beli tanah 2,3 hektare, tapi mau tambah lagi kira-kira 6 hektare. Jadi nanti ada 7.000 KK, yang sudah mau kemarin ada sekitar 1.200 KK. Mereka harus pindah itu nggak bisa ditawar," jelas Jokowi.
Ganti Rugi
Jokowi siap turun tangan berkomunikasi dengan warga di bantaran Waduk Pluit. Ia menawarkan solusi agar warga bersedia direlokasi ke rumah susun.
"Nanti komunikasi, dalam proses seperti itu memang harus ada dialog," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/213).
Pria berusia 51 tahun ini menegaskan normalisasi waduk tetap dilanjutkan. "Nggak bisa ditawar. Itu waduk terbesar di Jakarta ya di sana. Dulu 80 hektar dan 60 hektar sekarang. Kedalaman tinggal 2 meter," ujar Jokowi.
Ketika ditanya tentang tuntutan ganti rugi, Jokowi mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan rumah susun di Marunda dan Muara Baru.
"Kalau ganti rugi, mereka harus pindah dengan solusi di rusun. Udah lebih dari 7 kali ketemu per kelompok. Kalau perlu saya turun, nanti saya turun," kata Jokowi.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menemui warga di bantaran Waduk Pluit. Warga lalu menyampaikan keluh kesah mereka terkait normalisasi waduk Pluit kepada Wali Kota dan menolak direlokasi ke rusun. Bambang menjelaskan pemerintah tidak akan memberi ganti rugi terkait normalisasi waduk dan membujuk warga agar mau pindah ke rusun.
Tak Mau Rusun, Minta Lahan
Jokowi angkat bicara seputar aksi warga yang memprotes normalisasi Waduk Pluit. Ia mengaku terus mencarikan solusi terbaik, tapi menolak memberi ganti rugi untuk penyewa.
"Sudah ketemu sama saya ya nggak sekali, dua kali, itu udah. Yang penting beri solusi," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).
Jokowi mengatakan warga menolak rusun yang ditawarkan. Padahal, rusun tersebut dibangun di dekat dengan rusun lama di Muara Baru.
"Kalau mintanya yang seperti ini (lahan) ya kita yang sulit. Lahan di mana, tunjukkan. Kalau urusannya itu (lahan), kita udah beli lahan untuk rusun lagi," ujar Jokowi yang terbalut baju batik warna biru dan ungu ini.
Jokowi menolak memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Mayoritas penyewa memiliki rumah sewa hingga 20 unit yang dibangun di tanah negara.
"Hampir 70% sewa menyewa di situ, mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15 rumah, ada yang 10 rumah. Itu yang kita nggak mau. Kalau itu nggak kita hentikan di mana-mana akan terjadi seperti itu ya kan. Tanah negara didirikan bangunan," papar Jokowi.
Sarjana Kehutanan UGM ini menegaskan normalisasi Waduk Pluit dibutuhkan guna mengantisipasi bencana banjir.
"Itu waduk utama kita untuk mengatasi banjir di Jakarta, waduk 80 hektar, sekarang ada di bawah 60 hektar, juga dangkal hanya 2 meter, 3 meter, harusnya 10 meter. Kalau kita terus-terusan nggak berani memutuskan seperti itu ya nggak akan rampung-rampung," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar