Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melimpahkan pertanggungjawaban
mutlak untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) kepada Sekda atau
Bappeda DKI Jakarta. Sebab, kebijakan tersebut telah disetujui oleh
Kementerian Keuangan, selaku pemberi dana hibah untuk pembangunan moda
transportasi berbasis rel tersebut.
"Saya mau bikin SK (Surat
Keputusan) pelimpahan tanggung jawab kepada Sekda atau Kepala Bappeda,"
kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/4).
Tanggung
jawab mutlak tersebut sengaja tidak dilimpahkan ke PT MRT Jakarta,
karena agar tetap ada pengawasan dari pihak internal Pemprov DKI
Jakarta. Terlebih, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sarwo Handayani saat ini
telah ditetapkan sebagai anggota komisaris PT MRT Jakarta.
"Kepala Bappeda juga salah satu anggota komisarisnya," ucapnya.
Menurut
Jokowi, pengalihan tanggung jawab mutlak tersebut tidak akan mengganggu
proses soft launching yang akan dilakukan pada pekan depan. Sebab
semuanya bisa berjalan secara beriringan, karena tidak saling
bersangkutan.
"Semuanya tetap sesuai jadwal, ini tidak akan mengganggu," tegasnya.
Sementara
itu, ditemui terpisah Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar yang usai
rapat bersama Jokowi mengatakan ada peluang untuk merevisi beberapa
peraturan. Sehingga tidak terjadi kekhawatiran dari pihak Pemprov DKI
Jakarta.
"Kami jelaskan duduk perkaranya dan ada beberapa
peraturan yang bisa membuka peluang untuk kita merevisi. Sehingga tidak
menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi justru bisa cocok dengan
proses bisnis di dalam PT MRT," jelasnya.
Menurut Mahendra,
beberapa poin yang bisa direvisi yakni terkait pinjaman dan pengurusan
hibah. Sehingga lebih sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah (PP)
dan peraturan Menteri Keuangan.
"Intinya adalah Pak Gubernur bisa
menunjuk pejabat di lingkungan pemda dan memberikan surat kuasa kepada
pejabat tadi atas nama Pak Gubernur," jelasnya.
Proses revisi
tersebut tidak akan berlangsung lama, dipastikan juga tidak akan
mengganggu pembangunan MRT tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel
Indonesia.
"Yang penting cepet lah supaya jangan lama. Intinya
adalah proses dan progres untuk MRT tadi tidak harus menunggu ini, tapi
bisa tetap jalan. Karena yang penting adalah ketersediaan dari anggaran
itu kemudian dianggap tidak menjadi persoalan dan terganggu dengan
adanya revisi ini," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi.Limpahkan.Tanggung.Jawab.MRT.kepada.Bawahannya"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar