Sistem nomor polisi kendaraan ganjil genap masih memerlukan pembahasan secara menyeluruh.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berani memutuskan
pemberlakukan sistem pembatasan nomor kendaraan guna mengatasi kemacetan
di ibu kota tersebut.
"Ini masih agak panjang. Saya lihat memang perlu ada kesiapan yang lebih
mateng. Sehingga nanti muncul sebagai produk kebijakan, itu betul-betul
sudah diterima. Sosialisasinya harus matang. Semuanya siap," ujar
Jokowi usai pembahasan masterplan transportasi massa Jabodetabek, di
Kemenhub, Senin (4/3).
Dia tak ingin ketidaksiapan masyarakat menjadi pembenaran untuk
'permainan' sejumlah pihak. "Jangan sampai karena massa tidak siap,
kemudian ngakali. Lah inilah yang biasanya menyebabkan kegagalan karena
ada akal mengakal," kata dia.
Menurut Jokowi, kalkulasi yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta
belum sampai disampaikan ke dirinya. Kalkulasi yang dimaksudnya antara
lain tentang kebutuhan bus untuk mengangkut pengguna mobil kendaraan
pribadi yang beralih ke transportasi massa setelah kebijakan itu
diterapkan. Dia juga ingin mengetahui jumlah orang yang pindah dari
transportasi pribadi ke transportasi massa.
"Kalau saya tidak diberi hitungan detil kemudian suruh eksekusi kebijkan, ya gak mau saya," tukas mantan Walikota Surakarta itu.
Lalu, apakah kebijakan itu bisa terlaksana tahun 2013? Jokowi
menginginkan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dalam hitungan
bulan.
"Iya, hitungan bulan, jangan tahun," kata Jokowi.
Sumber :
http://www.metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar