Sebagian besar program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
menggunakan dana Coorporate Social Responbility (CSR), salah satunya
kampung deret. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku memang
pembiayaan untuk programnya dari APBD dan CSR.
"Yang APBD
bergerak dan CSR. APBD ada urusannya sendiri, kalau enggak diurus APBD
ya diurus CSR," ujar Jokowi usai solat jumat di masjid Sunda Kelapa
Jakarta, Jumat (29/3).
Politisi PDIP ini mengatakan, beberapa
program yang tidak dicover oleh APBD akan dibiayai oleh CSR. Sebab,
sebuah perusahaan memang memiliki kewajiban untuk CSR.
Adapun
keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang telah memberikan bantuan
dana melalui CSR akan memperoleh banyak hal. Pasalnya, jika tata kota
terlihat baik, maka pergerakan perekonomian akan mengikuti.
"Ya
banyak, kotanya jadi baik, kotanya jadi bagus lingkungan yang baik yak
pergerakan ekonomi yang baik, sudah kewajiban kok. CSR kan udah
kewajiban. Wajib loh," katanya.
Jokowi mengatakan permintaan dana
CSR diperuntukan untuk program-program yang terencana, bukan asal
meminta. Dia mencontohkan, seperti biaya untuk pemeliharaan taman, dan
normalisasi kali.
"Jangan lupa mengeluarkan tanggung jawab sosial
perusahaan itu wajib loh. Bukan sesukanya, itu yang kita minta baik
untuk taman. Yang bersihin kali pakin itu. Untuk yang lain-lain
semuanya," terangnya.
Dia sempat singgung, dana CSR di era
pemerintahan dulu yang tak tahu dipergunakan untuk apa. "Kalau yang
dulu-dulu enggak tahu ke mana, kalau yang sekarang diwujudkan dalam
bentuk barang," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar