Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik adanya pemborosan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Ia berkilah
masih banyak anggaran dari era pemimpin sebelumnya (Fauzi Bowo) yang
terbawa masuk dalam APBD tahun ini.
"Ya, itu memang masih banyak item anggaran masih niru yang lama. Meniru model lama dan saya enggak mungkin menguasai semua kegiatan 57.000 item itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Dalam
APBD DKI 2013 tercantum beberapa mata anggaran yang dianggap tidak
efisien dan menimbulkan pertanyaan. Antara lain Jamuan Resmi Pemprov DKI
sebesar Rp 5 miliar, dari sebelumnya di 2012 Rp 3,2 miliar. Kemudian
Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) rumah dinas sebesar Rp 1,2 miliar
naik dibandingkan 2012 sebesar Rp 653 juta.
Juga upacara bendera
Rp 600 juta, dari sebelumnya di 2012 hanya Rp 400 juta. Anggaran yang
juga besar adalah Penerimaan dan Pelayanan tamu, Rp 1,1 miliar naik
dibandingkan pada 2012 sebanyak Rp 800 juta. Biaya Konsumsi Harian
Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah sebesar Rp 1,5 miliar, dan Penyediaan
Jasa Helikopter Pimpinan Daerah sebesar Rp 250 juta.
Menanggapi
itu, Jokowi mengaku sempat meminta pos anggaran seperti biaya pidato
untuk dihilangkan. Walau akhirnya tetap tercantum dan dirinya akan
memeriksa kembali.
Saat ini, Joko mengaku tak bisa membatalkan pos
anggaran tersebut karena telah tercantum dalam APBD. Namun demikian, ia
berjanji akan memangkasnya hingga 60-70 persen pada level realisasi dan
melalui APBD Perubahan nanti. Kalaupun ada sisa, Jokowi berjanji akan
mengembalikannya ke dalam kas negara.
"Bukan keanehan, tapi itu
mengacu pada (APBD) yang lama. Memang kita kan belum bisa memengaruhi
secara total, tapi nanti di perubahan kan bisa. Banyak yang saya belum
tahu, maka ini kita buka untuk menerima masukan dari masyarakat,"
ujarnya.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar