Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta 2013 hingga kini
belum juga diputuskan oleh DPRD setempat. Tak ayal, bermacam asumsi pun
muncul, seperti adanya upaya menghambat kinerja pasangan Gubernur DKI
Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Direktur
Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menilai ada yang tidak beres
dari molornya pengetukan RAPBD 2013 senilai Rp46 triliun tersebut. Dia
menduga, anggota dewan sengaja mengulur waktu karena adanya perubahan
desain RAPBD yang diajukan oleh Pemprov DKI dari tahun sebelumnya.
Seperti, pemangkasan anggaran sejumlah proyek PU yang jumlahnya lebih
dari Rp1 triliun.
"Patut diduga adanya upaya hambatan terhadap
kebijakan Jokowi. RAPBD tahun ini (2013), ada transisi dan pemangkasan
dari tahun sebelumnya, yang mungkin saja tidak menguntungkan anggota
dewan," ujar Arif kepada Okezone di Jakarta pada Selasa (8/1/2013)
malam.
Dia menambahkan, di massa kampanye Pilgub DKI, pasangan
yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra itu juga kurang mendapat dukungan
dari DPRD. Bisa jadi, itu salah satu cara untuk menghambat kebijakan
keduanya dalam membangun Jakarta. Selain itu, pemilu legislatif, juga
sebentar lagi akan berlangsung, sehingga anggota dewan perlu melakukan
kompromi dengan kepala daerah.
"Sekarang ini sudah mendakati
pemilu legislatif. Masih adanya kecenderungan penggunaan APBD untuk
kepentingan pemilu dan kepentingan lain," nilainya.
Dia berharap,
baik DPRD maupun Jokowi terbuka atas anggaran yang diajukan. Begitu
pula penyebab lambannya pengesahaan RAPBD yang belum menemui titik
terang. "Waktunya diupayakan tepat agar tidak ada kekosongan untuk
melayani publik," harapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) gelisah lantaran Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013 belum juga
diputuskan. Jokowi terpaksa mengajukan dana pendahulu untuk membiayai
kegiatan-kegiatan rutin Pemprov.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar