Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menilai, molornya pengesahaan RAPBD 2013 memang tidak lepas dari adanya upaya kompromi oleh anggota dewan terhadap pemerintah DKI Jakarta saat ini. Pasalnya, meski semerta-merta tidak bisa merubah disain anggaran dari tahun sebelumnya, namun di 2013 ini, ada pemangkasan anggaran proyek hingga 20 persen.
"Desain lalu kan desainnya Foke dan timnya, dengan DPRD. Bisa jadi dulu itu mengamodir semua keinginan anggota dewan, dan saat ini tidak karena adanya pemangkasan anggaran," katanya kepada Okezone di Jakarta, Selasa malam.
Tidak menutup kemungkinan, sambungnya, penguluran waktu pengesahan RAPBD 2013 yang jumlahnya mencapai Rp46 triliun itu, sengaja dilakukan. Tujuannya agar kembali digunakannya anggaran warisan mantan gubernur Fauzi Bowo, sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PP Nomor 58 tahun 2006 tentang perencanan dan pengelolaan keungan daerah.
"Jika belum juga disahkan hingga waktu yang ditentukan (deadlock), maka yang diberlakukan ya desain APBD tahun lalu. Tentu kembali menguntungkan anggota dewan dan mungkin pihak lain," duganya.
Meski molor, dia berharap Jokowi tidak kompromi dengan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam anggaran tersebut. Dia pun mendesak adanya transparansi penyebab molornya pengesahan RAPBD 2013.
"Kira-kira apakah ada keinginan-keinginan yang tidak diakomodir oleh Jokowi? atau apakah ada desain anggaran yang perlu diperbaiki? Ya diharapkan adanya transparansi, dan Jokowi tetap bertahan dengan tidak melakukan kompromi," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar