Sofyan Djalil: Adanya Rencana Pengalihan Dana Subsidi BBM untuk Suntik BUMN

Pemerintah menyatakan akan terus menyuntik modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi dan transportasi. Adapun rencana jumlah awal penyuntikan bakal berada di kisaran Rp 30 triliun yang berasal dari pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM), hal ini dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tadi pagi saat membuka bursa.
"BUMN akan kita suntik lagi seperti konstruksi atau infrastruktur misalnya Pelindo dan Angkasa Pura serta BUMN transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia. Saya yakin hal itu bakal membuat ekonomi jauh membaik,” kata Jokowi, Jumat (2/1/2015).
Jokowi mengatakan penyuntikkan dana kepada BUMN diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Dia menilai pembangunan infrastruktur yang masif bakal menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil membenarkan adanya rencana pengalihan dana subsidi BBM jenis premium untuk dialokasikan sebagai modal BUMN.
“Sudah dialokasikan sejumlah angka, tapi tentu ini masih tahap exercise akhir karena masih dalam penyusunan akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.
Dia mengatakan angka alokasi sebelumnya berada di atas Rp 30 triliun, tetapi realisasinya akan dilihat lagi antara pengurangan dividen atau penyuntikan modal. Sofyan mengatakan akan melihat lagi rincian ruang fiskal yang bisa digunakan.
“Nanti kita hitung lagi ruang fiskal yang ada. Apalagi ada kebijakan pengurangan dividen yang juga bisa mendukung kerja BUMN,” katanya.
Salah satu BUMN yang dipastikan akan menerima suntikan modal dari pemerintah adalah PT PLN (Persero) yang ditargetkan bisa membangun 12 ribu megawatt (MW) pembangkit listrik dari total 35 ribu MW pembangkit listrik yang akan dibangun pemerintah selama lima tahun ke depan.
Sementara itu, PT Garuda Indonesia Tbk bahkan sudah lebih dulu menerima tambahan penyertaan modal dari pemerintah. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada November 2014 lalu, Garuda melaporkan penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 17,64 juta saham. Private placement ini merupakan upaya Garuda mengonversi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 8,4 miliar ke dalam bentuk 17,64 juta saham, dengan asumsi harga transaksi sebesar Rp 467 per saham.
Aksi korporasi ini secara otomatis akan mendilusi kepemilikan saham Garuda sebesar 0,009 persen dari pemegang saham saat ini. Artinya, jumlah saham yang dipegang masyarakat akan menjadi 13,53 persen, berkurang dari posisi saat ini 13,54 persen. Risiko lainnya dari aksi korporasi ini adalah akan menurunkan likuiditas saham di pasar reguler.  [cnnindonesia]