Keluh Kesah Kapolri pada Jokowi Soal Fulus

Kapolri Jenderal Sutarman berkeluh kesah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya urusan anggaran yang kurang untuk menangani kasus. Karenanya, mengakali kekurangan anggaran ada yang melakukan penyimpangan guna menyelesaikan kasus.
"Bapak presiden kami laporkan bahwa anggaran yang diberikan itu setiap tahun Rp 904 miliar. Anggaran itu cukup untuk menangani kasus sebanyak 86 ribu sekian. Tetapi kejadian setiap tahunnya itu rata-rata hampir 540 ribu sekian kasus. Dan kita bisa menangani separuhnya, sehingga di sinilah dipertanyakan anggarannya dari mana," jelas Sutarman di Semarang, Jateng, Selasa (2/12/2014).
"Tetapi pimpinan selama ini tidak mau tahu, setiap laporan harus diselesaikan. Oleh karenanya di sinilah masih banyak penyimpangan yang terjadi. Tapi penyimpangan ini juga sebagian untuk menyelesaikan kasus-kasus tadi," tambah Sutarman.
"Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kami menyadari masih banyak kekurangan. Antara lain masih terdapat praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum Polri di jalanan di sentra pelayanan kepolisian, serta penyimpangan pada tugas penegakan hukum," jelas Sutarman.
Sutarman menyampaikan itu di depan Presiden Jokowi dan menteri kabinet kerja antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhie dan Menhan Ryamizard Ryacudu. Acara di Semarang ini merupakan pertemuan Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia.
"Tapi ini tidak boleh terjadi lagi, oleh karenanya Polri siap untuk mendukung kebijakan pemerintah bahkan menteri keuangan, Wamenkeu yang hadir di sini karena salah satu anggaran terbesar adalah sektor pajak. Kekuatan kita siap mendukung semuanya, sehingga kita bisa memasukkan keuangan negara sebanyak-banyaknya. Sehingga anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga secara maksimal," tutur dia.
"Kami contohkan bapak presiden, bahwa program-program PT KAI selama ini kita dukung maksimal, PT KAI sudah beres. Dan tentu ini kekuatan kita. Siap untuk mendukung kebijakan kementerian apapun dalam rangka kegiatan-kegiatan kementerian untuk mendukung program-program kebijakan bapak presiden," tutupnya.

Kapolri Minta 2.1 T Jokowi Beri 8 T
Pertemuan tertutup anatara Jokowi dan Kapolri dan jajarannya di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah membuahkan hasil yang mengejutkan untuk Polri.
Kepala Polri, Jenderal Sutarman, menyatakan pertemuan tersebut, antara lain, membahas soal anggaran polisi yang dirasa masih minim untuk menegakkan hukum.
"Anggaran yang diberikan hanya untuk menyelesaikan 800 sekian kasus. Sedangkan kasus terjadi setiap tahun 488 ribu dan yang sudah diselesaikan ada 200 ribu. sehingga dari dari 800 dengan anggaran Rp904 miliar itu secara ideal harusnya sampai Rp2,1 triliun," kata Sutarman usai menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di depan Graha Cendikia Akpol Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2014).
Dikarenakan minimnya anggaran, Sutarman mengakui banyak anak buahnya yang melakukan penyimpangan saat bertugas.
"Sehingga di situ terjadi celah-celah penyimpangan. Penyimpangan itu saya laporkan ke Presiden untuk mendapat keputusan politik," ujar Sutarman menambahkan.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyatakan akan menambah anggaran Polri hingga 18 persen.
"Tadi ada kenaikan. Rp8 triliun kira-kira 18 persen. Kan gede banget. Rp8 triliun itu gede," ungkap Jokowi.