Jokowi Kunjungi Kantor PB NU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Maksud kunjungan presiden Jokowi kali ini, ingin meminta dukungan ulama terkait penolakan grasi hukuman mati pengedar narkoba.
"Kami menyampaikan yang pertama tentang hukuman mati, terutama untuk pengedar narkoba. Mohon pandangannya dari NU," kata Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup di kantor PBNU Jakarta, rabu (24/12/2014).
Menurutnya tak hanya hukuman mati pengedar narkoba, pertemuan pun membahas persoalan radikalisme dan terorisme yang muncul belakangan ini di Indonesia.
"Kedua terkait terorisme dan radikalisme (di Indonesia)," terang dia.
Masih menurutnya, dukungan para kiai diperlukan guna memperkuat kebijakan pemerintah. Hal ini akan mendorong pemerintah mampu bersikap tegas terhadap berbagai persoalan bangsa ke depan.
"Kita memerlukan pandangan-pandangan terutama para kyai dalam hal ini ketegasan ke depan harus diperkuat lagi. Sehingga negara betul-betul memiliki kewibawaan dalam hal ini (kebijakan)," kata Jokowi.
Bak gayung bersambut, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mendukung kebijakan Jokowi. Menurutnya, pengedar narkoba adalah para perusak generasi muda di Indonesia.
"Hukuman mati terhadap pengedar apalagi produsen narkoba kami dukung. NU mendukung hukuman mati terhadap pengedar narkoba bukan pengguna ya," kata Said di kantor PBNU Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Menurutnya kebijakan hukuman mati pengedar narkoba telah sesuai dengan Islam. Hal itu termaktub dalam kitab suci Alquran.
"Sesuai ayat dalam Alquran yang artinya orang yang di muka bumi membuat kerusakan harus dibunuh atau dipotong dua tangan, dua kaki, atau disalib, atau dibuang ke laut, itu Al Quran. Dan sesuai dengan UUD 45 Pasal 28 ayat 2," terang dia.
Masih menurutnya, kiai-kiai NU siap mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi tersebut. Tak hanya itu, mereka pun mendukung kebijakan pemerintah yang anti terhadap radikalisme agama.
"Saat di judicial review di MK pun di tolak, oleh karena itu kami NU di belakang presiden dan pemerintah menolak grasi pengedar narkoba. Kedua tentang kelompok teroris, radikalisme dan ISIS, kami antiterorisme, radikalisme, apalagi ISIS. ISIS itu bukan pejuang tapi petualang, bahaya ISIS jangan sampai mendapat simpati dan dukungan," pungkas dia.  [merdeka]