"Enggak (akan mengganggu hubungan diplomatik)," kata Jokowi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Menurut Jokowi, perlu dibedakan antara hubungan diplomatik suatu negara dengan pelaksanaan hukum.
Masalah kejahatan narkoba menurutnya suatu hal yang serius dan perlu dilaksanakan hukuman seberat-beratnya.
"Itu urusan yang berbeda. Kamu juga harus mengerti, setiap hari 40 sampai 50 orang generasi kita meninggal. Mati karena narkoba. Itu yang harus dicatat. Sehari lho bukan setahun," kata Jokowi.
Seperti diketahui, kejaksaan akan melaksanakan hukuman mati terhadap 5 sampai 6 terpidana kasus kejahatan narkoba pada akhir tahun ini. Diduga, enam dari terpidana mati tersebut diantaranya WNA. Namun belum diketahui nama-nama terpidana mati itu.
Rincian
Pemerintah Jokowi bersikap tegas dengan menolak mengampuni 64 terpidana mati kasus narkoba. Para terpidana itu tinggal menunggu waktu didor eksekutor. Siapa saja mereka?
Badan Nasional Narkotika (BNN), Rabu (24/12/2014) merinci kewarganegaraan 64 orang itu. Mereka terdiri dari 27 WNI dan 37 WNA yang berasal dari 17 negara yang berbeda.
Para WNA itu berasal dari Nigeria 6 orang, Senegal 1 orang, Inggris 2 orang, Malaysia 6 orang, Zimbabwe 2 orang, Belanda 2 orang, Malawi 1 orang, Brazil 2 orang, India 1 orang, Pakistan 1 orang, Tiongkok 4 orang, Prancis 1 orang, Filipina 1 orang, Vietnam 1 orang, Afrika Selatan 2 orang, Australia 3 orang dan Iran 1 orang. Mereka mendapatkan hukuman mati karena menjadi bandar atau pengedar narkoba di Indonesia.
Bulan ini Kejaksaan Agung menargetkan mengeksekusi 6 orang terpidana mati dalam kasus pembunuhan berencana dan narkotika. Sesuai etika yang berlaku, pemerintah tidak akan mengumumkan nama-nama mereka yang akan dieksekusi tersebut. Identitas mereka baru ketahuan setelah proses eksekusi berakhir. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar