Sabtu, 08 November 2014

Instruksi Mega: PDIP Harus Full Support Kebijakan Jokowi-JK

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta semua kader PDIP untuk mendukung program pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk rencana untuk menaikan harga BBM.
"Dari rapat DPP kemarin dan sudah disosialisasi ke DPC Ketum (Megawati) sudah menegaskan apa pun putusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK, PDIP harus full mensupport tidak boleh menghujat atau mempertanyakan apalagi melawan," ucap politisi PDIP Eva K Sundari usai diskusi bertajuk 'Menguji Kartu Sakti Jokowi' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Menurut Eva, apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK, PDIP sebagai parpol pengusung harus mendukung penuh. Jika ada kader yang berseberangan, sanksi akan bisa saja diberikan oleh partai.
"(Sanksi) mekanismenya formal, mulai dari peringatan dan selanjutkan. Tapi saya rasa kalau DPP sudah memutuskan, DPC punya kewajiban untuk mematuhi," ucap Eva.
Eva juga menjelaskan alasan PDIP saat ini mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Padahal sebelumnya, PDIP dikenal partai yang tegas menolak kenaikan BBM.
"Ada alasan yang berbeda. Saat ini kita tahu ada defisit subsidi anggaran, tapi di saat yang sama Pak Jokowi ingin memperbaiaki skema perbaikan subsidi. Sehingga dalam skema yang akan datang, subsidi akan lagsung diterima oleh group misalnya nelayan dan orang miskin lainnya. Kalau subsidi BBM ini kan siapa pun bisa dapat, nggak menjamin efektifitas," jelas Eva.
Dua politisi partai ini, Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan Jokowi. Menurut Rieke soal kenaikan harga BBM sangat sensitif, sehingga membutuhkan pemahaman konstitusi. Apalagi ini menyangkut persoalan kesejahteraan rakyat.
"Kami sangat memahami ketika dampak efek subsidi (BBM) dicabut. Tentu saja ada mekanisme yang harus dilalui kepada DPR," kata Rieke di DPR, Kamis (6/11/2014).
Rieke meminta Jokowi-JK harus transparan terkait ongkos produksi bahan bakar minyak ini. Rieke pun mengingatkan untuk hati-hati sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan sampai ada pihak-pihak yang sedang berhasrat besar untuk mencabut subsidi BBM lalu mekanisme tidak dilalui dengan semestinya," kata dia.  [detik]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar