Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta semua kader
PDIP untuk mendukung program pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk rencana
untuk menaikan harga BBM.
"Dari rapat DPP kemarin dan sudah
disosialisasi ke DPC Ketum (Megawati) sudah menegaskan apa pun putusan
dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK, PDIP harus full
mensupport tidak boleh menghujat atau mempertanyakan apalagi melawan,"
ucap politisi PDIP Eva K Sundari usai diskusi bertajuk 'Menguji Kartu
Sakti Jokowi' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Menurut
Eva, apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK, PDIP
sebagai parpol pengusung harus mendukung penuh. Jika ada kader yang
berseberangan, sanksi akan bisa saja diberikan oleh partai.
"(Sanksi)
mekanismenya formal, mulai dari peringatan dan selanjutkan. Tapi saya
rasa kalau DPP sudah memutuskan, DPC punya kewajiban untuk mematuhi,"
ucap Eva.
Eva juga menjelaskan alasan PDIP saat ini mendukung
kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintahan
Jokowi-JK. Padahal sebelumnya, PDIP dikenal partai yang tegas menolak
kenaikan BBM.
"Ada alasan yang berbeda. Saat ini kita tahu ada
defisit subsidi anggaran, tapi di saat yang sama Pak Jokowi ingin
memperbaiaki skema perbaikan subsidi. Sehingga dalam skema yang akan
datang, subsidi akan lagsung diterima oleh group misalnya nelayan dan
orang miskin lainnya. Kalau subsidi BBM ini kan siapa pun bisa dapat,
nggak menjamin efektifitas," jelas Eva.
Dua politisi partai ini,
Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka menolak kenaikan harga BBM
bersubsidi yang akan dilakukan Jokowi. Menurut Rieke soal kenaikan harga
BBM sangat sensitif, sehingga membutuhkan pemahaman konstitusi. Apalagi
ini menyangkut persoalan kesejahteraan rakyat.
"Kami sangat
memahami ketika dampak efek subsidi (BBM) dicabut. Tentu saja ada
mekanisme yang harus dilalui kepada DPR," kata Rieke di DPR, Kamis
(6/11/2014).
Rieke meminta Jokowi-JK harus transparan terkait ongkos
produksi bahan bakar minyak ini. Rieke pun mengingatkan untuk hati-hati
sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan
sampai ada pihak-pihak yang sedang berhasrat besar untuk mencabut
subsidi BBM lalu mekanisme tidak dilalui dengan semestinya," kata dia. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar