Banyaknya kabar yang simpang siur mengenai sumber anggaran tiga 'kartu
sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), membuat banyak bihak
bertanya-tanya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan anggaran ketiga kartu tersebut
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah
dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang
dibuat Pak SBY kemudian dimodifikasi," ucap Eva dalam diskusi bertema
"Menguji Kartu Sakti" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
(8/11/2014).
Dalam APBN-P 2014, DPR dan pemerintah SBY telah menyepakati adanya dana
perlindungan sosial sebesar Rp5 triliun sebagai kompensasi yang bisa
digunakan kalau-kalau ada pengalihan BBM bersubsidi, ditambah dengan
adanya cadangan risiko fiskal sebesar Rp2,7 triliun.
Dana tersebut bisa digunakan untuk program perlindungan sosial seperti
Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Karti
Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurut Eva, untuk tahun anggaran 2014, Jokowi tidak bisa mengutak-atik
anggaran yang telah disiapkan dalam APBN-P 2014. Namun untuk tahun
selanjutnya Jokowi bisa menentukan mengubah keperluan anggaran dalam
pengajuan APBN-P 2015.
"Pemerintah sudah terbentuk, mereka dituntut untuk langsung bekerja,
namun tak mungkin menunggu sampai fiskal berubah. Maka pakai anggaran
yang ada dulu," jelasnya. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar