“Tentunya transisi peralihan pemerintahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Jadi, ada beberapa hal yang dibicarakan oleh presiden dan presiden terpilih. Di antara hal yang krusial adalah menyikapi persoalan terkait APBN. Sekarang ini memang APBN di tahun 2014 ini kan ruang dan posturnya fleksibilitas kan kecil sekali ya. Apalagi Pak Jokowi di dalam kampanye-kampanye selalu menyampaikan program penyesuaian di dalam postur APBN yang baru,” ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Pramono yang juga Wakil Ketua DPR itu menambahkan persoalan lain yang akan dibahas adalah subsidi BBM. Menurutnya, dengan beban subsidi yang besar, persoalan BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari keseluruhan APBN. Disinggung kemungkinan pembicaraan peluang menaikan harga BBM di masa pemerintahan SBY saat ini, dia enggan berspekulasi.
“Itu pasti menjadi kewenangan beliau berdua. Dan, pasti tidak akan spesifik seperti itu. Kita tahu beban subsidi kita sudah besar, beban BBM ini mempengaruhi fleksibiltas dari APBN kita. Yang jelas, pasti ada solusi yang diambil dari beliau berdua. Kan ini kan untuk kepentingan pemerintahan, bukan kepentingan periodesasi dari mereka tetapi bagaimana pembangunan yang relatif baik ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi dalam pemerintahan Jokowi nanti,” sebutnya.
Kemudian, dia menyinggung penyelenggaraan Pilpres 2014 juga akan dibicarakan dalam pertemuan SBY dengan Jokowi. Meski ada ketegangan, dia meyakini jika Pilpres tahun ini merupakan kali pertama peralihan kepemimpinan yang berlangsung damai.
“Walaupun ada ketegangannya ya. Dulu antara pak SBY dan Bu Mega damai juga ya. Tapi, ini kan dengan ketegangan seperti itu kita bisa melewati. Kita berharap bisa menjadi rol model demokrasi di dunia. Jadi, pertemuan antara dua pimpinan ini akan sangat penting bagi kelangsungan kebangsaan kita,” kata politikus asal Kediri, Jawa Timur tersebut.
Lantas, ditanya peluang pembicaraan masalah koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat, Pramono enggan berandai-andai. Namun, yang perlu ditegaskan menurutnya sejauh ini hubungan antara SBY dengan Jokowi berjalan baik. Dia mengatakan hubungan ini tidak perlu berada di pemerintahan karena bisa juga bekerjasama di parlemen.
“Ya saya tidak mau berandai-andai. Tapi, kalau dari komunikasi PDIP dengan Demokrat yaitu Pak JokowI dengan Pak SBY kan komunikasinya sangat baik, sehingga tidak ada hambatan. Saya melihat Demokrat menyampaikkan secara terbuka mereka akan menjadi penyeimbang. Tentunya itu akan kita hormati. Itu kan tidak harus di pemerintahan, bisa juga kerjasama itu dilakukan di parlemen. Tapi, apakah agenda itu menjadi bagian pertemuan, hanya Pak SBY dan Jokowi yang tahu,” ujarnya.
SBY Pasti Tolak Naikkan Harga BBM
Dialog keduanya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, bakal tidak mencapai titik temu soal kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung yang menegaskan sikap pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual premium dan solar. "Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tersebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi," kata pria akrab disapa CT itu seperti dikutip dari laman setkab.go.id. Rabu (27/8).
Dia mengatakan pemerintah dalam waktu berdekatan sudah membebani inflasi yang ditanggung masyarakat. Pertama, karena harga BBM sudah dinaikkan 33 persen pada 2013 lalu. Ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bertahap pada tahun ini.
Dengan rasionalisasi itu, CT menegaskan bosnya, bukan berarti takut menaikkan harga BBM seperti disuarakan beberapa politikus pendukung Jokowi-JK. Pemerintah khawatir kalau harga jual BBM naik jelang dua bulan berakhirnya kabinet SBY, maka inflasi bisa meningkat tajam.
"(Inflasi) Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat," ungkapnya. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar