Jokowi Terima Kunjungan Menlu Jepang

Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang  menemui Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menlu Kishida beserta rombongan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Kota dan langsung masuk menemui Jokowi.
Usai bertemu Jokowi, Menlu Kishida menolak berbicara pada wartawan. Dia langsung meninggalkan Balai Kota.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida sempat mengucapkan selamat kepada Jokowi pasca-pemgumuman hasil pemilihan presiden oleh KPU.
Dia menyebut Indonesia sebagai mitra strategis dan berharap dapat membangun hubungan kooperatif untuk menguatkan hubungan bilateral Indonesia-Jepang. Sebelum ke Jakarta, Kishida menghadiri acara Asean Regional Forum (ARF) di Myanmar pada tanggal 8-10 Agustus.
Dalam pertemuan itu dibahas tiga hal penting untuk mempererat hubungan diplomatik Jepang dengan Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

"Bicaranya, intinya ke depan hubungan dengan Indonesia ingin diperkuat lagi dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan supremasi hukum di laut. Ini diperkuat karena dia (Jepang) juga alami masalah yang sama," ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa (12/8/2014).
Kedua, segala hal yang berhubungan dengan investasi, dan yang ketiga membahas kerja sama infrastruktur di Indonesia dan Jepang.
"Terutama infrastruktur laut. Dia akan memberikan dukungan kepada kita. Bisa berkiatan dengan pelabuhan dalam, dan kita buituh di semua pulau. Kemudian tol laut, semoga bisa juga berjalan," kata Jokowi.
Jepang, kata Jokowi, juga meminta keringanan mengenai masalah pembatasan mineral dan batu bara. "Mereka minta dibicarakan lagi, tetapi kita tetap berpegang kepada undang-undang. Teknisnya tidak masalah. Undang-undang Minerba dan konstitusi kita mengamanatkan seluruh kekayaan alam sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Mereka harus untung dan kita juga harus untung," ujarnya.
Namun, dalam pertemuan itu mereka tak membahas soal proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Jepang. "Enggak ada soal itu. Saya sampaikan bahwa kita ingin bahwa insfrastruktur yang di Jakarta juga dipercepat," tandasnya.
Jepang akan menjadi salah satu negara yang akan dikunjungi Jokowi setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2014 yang akan datang.
"Pesan dari Perdana Menteri Abe setelah pelantikan untuk bisa secepatnya berkunjung ke sana," kata Jokowi, Selasa (12/8/2014).
Namun Jokowi tidak mengatakan Jepang akan menjadi negara yang akan pertama kali dikunjungi Jokowi.
"Kita tidak bicara masalah pertama atau kedua, nanti kita bahas lagi," katanya.
Meski demikian, Jokowi tetap memandang Jepang sebagai sahabat lama yang sudah lama bermitra dengan Indonesia.
"Kita kan sudah berpartner lima dekade. Investasi Jepang di Indonesia juga besar sekali," katanya.
Terkait dengan kerja sama keamanan dan supremasi hukum kelautan, Jokowi menyetujui usulan Pemerintah Jepang, yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, YM Fumio Kishida.
"Saya sampaikan kami setuju, bahwa usulan soal supremasi hukum laut diperkuat," kata Jokowi, Selasa (12/8/2014).
Jokowi menjelaskan memang perlu ada penerapan hukum laut yang kuat. Maklum, Indonesia merupakan negara kepulauan. "Ini yang ingin kami saling tukar pikiran bahwa yang namanya penjagaan laut itu harus diperkuat," kata Jokowi.
Persoalan supremasi hukum laut ini memiliki keterkaitan dengan rencana Jokowi ingin membangun pelabuhan laut untuk meningkatkan distribusi barang melalui laut. "Saya sampaikan, berkaitan infrastruktur laut itu soal pelabuhan dalam, dan kita butuh di semua pulau," kata Jokowi.  [antara]