Rekapitulasi diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mulai pukul 22.00 WIB, Sabtu (19/7/2014) hingga pukul 01.30 WIB, Minggu (20/7/2014) dini hari. Sebelum dimulai, rekapitulasi diwarnai hujan keberatan dari kubu Prabowo-Hatta.
Permintaan penundaan rekapitulasi ditolak KPU, saksi pasangan nomor urut 1 tersebut akhirnya walk out dari rapat pleno.
Jokowi-JK menang atas pasangan Prabowo-Hatta yang mendapatkan 46,9% suara dari total suara pemilih di DKI Jakarta yang dinyatakan sah yakni sebanyak 5.387.958. Total warga DKI Jakarta yang menyalurkan hak suaranya pada Pilpres kali ini adalah 5.441.705 orang. Rekapitulasi ini sudah meliputi hasil pemilihan suara ulang di sejumlah TPS yang digelar atas rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta.
Ada pun rinciannya adalah sebagai berikut:
Kabupaten Kepulauan Seribu
Perolehan Suara;
Prabowo-Hatta: 6.906 (46%)
Jokowi-JK: 8.089 (54%)
Total: 14.995
Suara Sah: 14.995
Suara Tidak Sah: 155
Jumlah: 15.150
Kota Jakara Barat
Perolehan Suara;
Prabowo-Hatta: 479.815 (39,3%)
Jokowi-JK: 742.103 (60,7%)
Total: 1.221.918
Suara Sah: 1.221.918
Suara Tidak Sah: 11.277
Jumlah: 1.233.195
Kota Jakarta Timur
Perolehan Suara;
Prabowo-Hatta: 827.874 (53,6%)
Jokowi-JK: 716.631 (46,4%)
Total: 1.544.505
Suara Sah: 1.544.505
Suara Tidak sah: 15.415
Jumlah: 1.559.920
Kota Jakarta Selatan
Perolehan Suara;
Prabowo-Hatta: 612.442 (51,9%)
Jokowi-JK: 568.358 (48,1%)
Total: 1.180.800
Suara Sah: 1.180.800
Suara Tidak Sah: 12.362
Jumlah: 1.193.162
Kota Jakarta Pusat
Perolehan Suara;
Prabowo-Hatta: 258.376 (45,6%)
Jokowi-JK: 308.059 (54,4%)
Total: 566.435
Suara Sah: 566.435
Suara Tidak Sah?: 6.597
Jumlah: 573032
Kota Jakarta Utara
Perolehan Suara;
Prabowo-Hatta: 342.651 (38,9%)
Jokowi-JK: 516.654 (60,1%)
Total: 859.305
Suara Sah: 859.305
Suara Tidak sah: 7.941
Jumlah: 867.246
Data Rekapitulasi untuk Provinsi DKI Jakarta
DPT: 7.096.168
DPTb: 80.795
DPK: 20.504
DPKTb: 325.634
Total: 7.523.101
Pengguna Hak pilih;
DPT: 5.031.778
DPTb: 74.344
DPK: 12.251
DPKTb: 323.332
Total: 5.441.705
Suara Sah: 5.387.958
Suara Tidak sah: 53.747
Total: 5.441.705
Perolehan suara;
Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,9%)
Jokowi-JK: 2.859.894 (53,1%)
Total: 5.387.958
Kejadian-kejadian sebelum proses ketuk palu penetapan rekapitulasi perhitungan suara untuk provinsiDKI Jakarta :
Saksi Kubu Prabowo Walk Out
"Kami sudah meminta sikap dari KPU supaya menghormati rekomendasi Bawaslu. Kami juga menjaga kredibilitas lembaga itu. Kami katakan Bawaslu hari ini dikebiri oleh KPU," ujar Syarief, saksi Prabowo-Hatta yang walk out dari rapat pleno rekapitulasi DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2014) malam.
Rekomendasi yang diberikan Bawaslu DKI Jakarta adalah untuk mengkroscek ulang data dari 5.802 TPS yang diduga melakukan pelanggaran. Dugaan terkait dengan banyaknya daftar pemilih khusus tambahan (DKPTB) di TPS-TPS tersebut.
"Kalau kami walk out ini kan amanah masyarakat. Untuk jadwal tidak kaku sekali kok. Pileg itu molor 9 hari. Ini kelihatan perdebatan antara Bawaslu dan KPU. Kami akan ke DKPP, urusan 22 Juli (batas waktu) itu menurut saya mengada-ada. Bayangkan yang 79 TPS aja muncul 13 (yang melanggar). Bagaimana kalau semua dikroscek. Kalau teknis sudah ada, petugasnya siap," papar Syarief.
Syarief menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut pemungutan suara ulang (PSU). Apa yang kubu pasangan nomor urut 1 itu minta adalah KPU kembali membuka kotak suara 5.802 tersebut untuk dikroscek datanya.
"Kita tidak menuntut PSU. Kita meminta KPU DKI menghormati rekomendasi Bawaslu untuk kroscek data. Buka kotak. Bedakan antara kroscek dengan PSU," tutup Syarief sambil keluar dari ruangan.
Sebelumnya ketua KPU DKI Jakarta Sumarno memohon maaf kepada saksi-saksi pasangan nomor 1 karena tidak dapat memenuhi tuntutan mereka. Menurut Sumarno rekapitulasi tidak dapat ditunda karena tuntutan saksi Prabowo-Hatta masih berupa dugaan.
"Penundaan rekapitulasi tentu saja tidak bisa ditindaklanjuti KPU karena itu baru dugaan pelanggaran," kata Sumarno.
Terkait PSU, Sumarno menjelaskan bahwa hal tersebut ada regulasinya yaitu UU No. 42 tahun 2008. Aturan tersebut mengatakan PSU dilakukan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara.
"Artinya hari ini batas waktunya. Sepanjang masih pakai regulasi ini, kami terikat oleh jadwal. Kecuali ada regulasi lain, misal ada keputusan dari MK," Sumarno menjelaskan.
Usai perwakilan Prabowo-Hatta walk out, rapat pleno rekapitulasi DKI Jakarta pun dimulai. Saksi-saksi dari kubu Jokowi-JK masih tetap mengikuti proses rekapitulasi.
Prabowo Ngotot Minta Pemilu di DKI Diulang
"Enggak mungkin kan sudah lewat, terakhir kan hari ini," ujar JK kepada wartawan sebelum acara buka puasa bersama Kahmi di Jl Jenggala, Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2014).
JK mengatakan, dirinya mengetahui bahwa tim Prabowo-Hatta ingin pencoblosan ulang itu. Namun, JK tetap optimis akan menang.
"Tadi aja menang, ya pasti akan menang lagi," ujarnya sambil tertawa.
Prabowo mengatakan pihaknya tak hanya meminta pemungutan ulang di 13 TPS itu, tapi juga di banyak TPS lain di Jakarta. Prabowo telah meminta Bawaslu DKI merekomendasikan pemungutan ulang di 5.800 TPS di Jakarta. Bawaslu DKI menindaklanjuti permintaan itu dengan meminta KPU DKI melakukan pengecekan terlebih dahulu ke 5.800 TPS.
"Ini harus kita lakukan pemilihan ulang supaya sah. Kita tidak bisa menjalankan suatu pemilihan yang tidak sah," kata Praboowo usai bertemu BJ Habibie di Kompleks Patra Kuningan 13 Blok L XV Kav 5, Kuningan, Jakarta Selatan.
Rumor yang berkembang, Prabowo tak hanya meminta PSU di DKI, tetapi minta PSU di Indonesia, ada-ada saja.
[Detik, Tribun, Metrotvnews]
Lha gimana nggak ngotot habis uang banyak sekali je...hutang tambah banyak... Tuh gampar saja kroni-kroninya yang nipu atau tuh lembaga survei yang memenangkan. Kasihan kau Prabowo dikelilingi orang-orang oportunis n munafik.
BalasHapus