Golkar Ingin Merapat, Jokowi tak Khawatir Terbebani Lapindo

Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, kasus lumpur Lapindo bukan penghalang bagi dirinya untuk bekerja sama dengan Partai Golkar.
Menurutnya, kasus Lapindo adalah masalah pribadi Ketua Umum Aburizal Bakrie dan tidak bisa dikaitkan dengan partai.
"Golkar kok dikaitkan dengan lumpur. Kan berbeda dong itu kan ada urusan Aburizal Bakrie dan urusan Golkar kan beda," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/7/2014) pagi.
Seperti diketahui, Jokowi telah membuka pintu bagi partai-partai di luar koalisi pendukungnya untuk bergabung. Partai Golkar merupakan salah satu yang memberi sinyal kuat akan menerima tawaran itu.
Merapatnya Golkar dikhawatirkan mengganggu kontrak politik Jokowi dengan warga korban lumpur Lapindo. Salah satu isi kontrak yang dibuat pada masa kampanye pemilu presiden itu adalah penyelesaian kasus Lapindo baik dari sisi hukum, sosial, dan lingkungan.
Jokowi pun menegaskan bahwa kerjasama yang dibangun dengan partai politik selama ini tidak melibatkan jual-beli kepentingan. Syarat tersebut akan tetap berlaku jika nantinya Golkar memutuskan untuk bergabung dengan koalisi.
"Kerjasama yang dulu saja kita enggak beri itu, masak yang kedua kita berikan. Bisa diamuk-amuk nanti," ujar pria yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, ada tiga partai yang sudah membuka komunikasi. Namun, proses tersebut kini terhambat lantaran kubu Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dalam proses belum rampung. Belum bisa final. Karena sekarang ada proses MK itu jadi anu (berhenti) lagi," tandasnya. 

Golkar dan Lumpur
Lebih lanjut Jokowi mengaku sempat mendapatkan masukan untuk tidak berkoalisi dengan Partai Golkar saat bertemu dengan pengacara beberapa waktu lalu. Sebab, menurut salah satu dari mereka, jika berkoalisi dengan Golkar maka diibaratkan 'menuju istana melalui jalan becek dan berlumpur'.
Jokowi tidak setuju dengan perumpamaan tersebut. Menurut dia, harus dibedakan mana yang merupakan urusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan mana yang merupakan urusan partai. Sebab kedua hal tersebut tidak dapat disatukan.
"Golkar kok dikaitkan dengan lumpur. Kan berbeda dong, itu kan ada urusan Aburizal Bakrie dan urusan Golkar. Kan beda," tegasnya di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Seperti diketahui, partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-JK membuka peluang bergabung kepada partai koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS. Jokowi mengatakan, alasan pihaknya membuka peluang bagi kelima partai tersebut adalah untuk kuat di parlemen.
Dengan kuat di parlemen, jelas dia, maka program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Sebab koalisi pengusung Jokowi-JK saat ini hanya menguasai 37 persen suara di parlemen.
Meski masih membutuhkan teman koalisi, Jokowi menegaskan, pihaknya tetap menjaga komitmen untuk tidak ada transaksi dalam koalisi mereka. Kelima partai pengusung Jokowi-JK yakni PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI, juga diperlakukan sama.
"Apapun, kita-kan butuh parlemen yang kuat. Tapi bahwa tanpa syarat iya, tidak transaksional iya. Kerjasama yang pertama saja kita gak beri itu, masak yang kedua kita berikan. Bisa diamuk-amuk nanti," ungkapnya.   [jpnn,merdeka]