Partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKS.
“Saya membuka peluang bagi kelima partai tersebut untuk bergabung dalam pemerintahan Indonesia. Karena kelima partai ini kuat dalam parlemen,” kata Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2014).
Sebab, lima partai yang mendukungnya yaitu PDI-P, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB dan PKPI hanya mempunyai suara 37% di dalam parlemen atau DPR RI. Selebihnya sekitar 63% suara ada ditangan partai Koalisi Merah Putih.
“Kalau bergabung dan kuat di parlemen, maka program pemerintah dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Meski mengajak bergabung, Jokowi tetap menegaskan tidak ada transaksi apa pun dalam koalisinya. Semuanya berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia untuk membangun negara Indonesia.
“Kita kan butuh parlemen yang kuat. Tetapi tanpa syarat, ya. Tidak ada transaksi posisi atau jabatan apapun. Kerja sama yang pertama saja kami enggak beri itu, masa yang kedua kita berikan? Bisa diamuk-amuk nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan ada tiga partai dari koalisi merah putih sedang proses komunikasi untuk merapat. Namun, karena ada gugatan atas kemenangan dirinya ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka proses merapatnya ketiga partai tersebut ditunda.
"Dalam proses belum rampung. Belum bisa final. Karena sekarang ada proses MK itu jadi belum bisa rampung," ungkap Jokowi.
Sinyal dari Demokrat
Partai Demokrat terus dikabarkan merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meskipun fraksi partai berlambang bintang mercy itu telah mendeklarasikan diri bergabung dalam koalisi permanen.
Ketua DPP Demokrat Jafar Hafsah tidak membantah bila pihaknya membuka komunikasi bergabung ke dalam koalisi Jokowi-JK.
"Saya rasa nanti setelah rapi, barulah jelas pemenangnya siapa dan clear tentunya Demokrat akan berposisi. Bisa saja sekarang di merah-putih, tapi tidak menutup kemungkinan dengan Jokowi," ungkap Jafar di kediamannya, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Jafar mengingatkan koalisi permanen tidak diatur Undang-undang. Menurutnya, koalisi tersebut hanya konvensi dan tidak terwujud dalam pemahamannya permanen seperti pasangan presiden dan wapres.
"Kalau presiden dan wapres, itu kan benar-benar permanen dan tidak boleh ada yang keluar satu sama-sama lain. Dalam presidensial tidak mengenal koalisi. Tapi bagaimana pun wujudnya kita dalam presidensial tapi aromanya parlemanter karena multi partai," katanya.
Ia pun mengakui adanya komunikasi antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Menurut Jafar komunikasi itu wajar meskipun tidak nampak di publik.
"Komunikasi kita kan lintas partai dan lintas fraksi. Kristalisasi daripada itu diwujudkan bahwa DPP Partai yang resmi mengeluarkan keputusan," ujar Ketua Fraksi Demokrat di MPR itu. [beritasatu,tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar