Obor Rakyat Sarankan Megawati Gunakan Hak Jawab

Pemimpin Redaksi Tabloid "Obor Rakyat" Setiyardi Budiono menegaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi segala pemberitaan yang diangkat tabloidnya jika dianggap tidak benar.
"Megawati bisa klarifikasi bicara ke saya jika apa yang kami tulis dalam judul yakni Jokowi Capres Boneka tidak benar," kata Setiyardi dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/6/2014).
Setiyardi yang mengaku bekerja sebagai salah satu asisten Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Komisaris pada perusahaan BUMN, PTPN VIII itu mengaku penerbitan Tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait institusinya.
Dia juga mengaku tidak memihak salah satu pasangan capres dan bersikeras menyatakan tabloidnya produk jurnalistik yang menurutnya sebagai buah kebebasan berekspresi di era reformasi saat ini.
Dia mempersilakan Dewan Pers menyebut Tabloid Obor Rakyat haram secara jurnalistik dan menyatakan siap diadukan kepada institusi hukum.
Dia menjelaskan motivasinya menerbitkan Tabloid Obor Rakyat karena dia dan redaksi di sana memandang ada 70 persen masyarakat Indonesia yang aksesnya kepada informasi internet kurang baik.
Dia mengaku mencoba mengangkat hal-hal yang berkembang di media sosial tentang Jokowi dan menyampaikannya melalui Tabloid Obor Rakyat yang menurutnya dicetak 100.000 eksemplar setiap edisi  dengan menggunakan mayoritas uang pribadi.
Terkait pendistribusiannya yang banyak dilakukan kepada pondok pesantren, Setiyardi berdalih lantaran pondok pesantren kurang memiliki akses internet.
Mengenai mengapa hanya mengupas Jokowi, dia berdalih bahwa pada edisi pertama Obor Rakyat bulan Mei, saat itu baru Jokowi yang mendeklarasikan diri sebagai capres.
Sebagai pemilik KTP DKI Jakarta, dia mengklaim memiliki kepentingan untuk mengkritik langkah Jokowi meninggalkan Jakarta dengan mencalonkan diri sebagai capres.
"Dulu Pak Jokowi dalam kampanye calon Gubernur DKI Jakarta mengatakan berjanji akan menyelesaikan tugasnya. Jadi apa yang tertulis dalam tabloid ini bukan fitnah. Kalau soal judulnya Capres Boneka, itu kesimpulan redaksi dari berbagai informasi yang berkembang di media sosial," kilah Setiyardi.
Ketika ditanya apakah dia juga akan mengkritik pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Setiyardi menjawab akan melakukannya apabila masih memiliki kemampuan finansial dalam membiayai penerbitan.
Setiyardi lalu dicecar wartawan mengenai alamat redaksi dan anggota redaksi yang dituliskan dengan nama samaran.
Menjawab hal itu Setiyardi berkilah dia kesulitan mencari tempat yang bisa dijadikan kantor. Dia juga mengatakan bahwa dalam Tabloid Obor Rakyat hanya ada dia sebagai pemred merangkap wartawan dan asistennya Darmawan yang saat ini bekerja di salah satu media "online"

Untungkan dua Capres
Pengamat Komunikasi Politik Heri Budiarto mengatakan penerbitan Tabloid Obor Rakyat bisa menguntungkan baik Prabowo maupun Jokowi.
Dalam konteks kontennya yang menyerang dan mendiskreditkan Jokowi, maka kubu Prabowo bisa diuntungkan, sedangkan dalam konteks psikologi massa, pesan-pesan dalam Tabloid Obor Rakyat yang menyerang Jokowi dapat memposisikan Jokowi sebagai orang terdzalimi sehingga mengundang simpati publik.
"Apalagi kalau ini diteruskan dengan kontinuitas pesan yang menyerang Jokowi, serta tidak ada upaya dari kubu Jokowi-JK melaporkannya, maka bisa jadi tercipta psikologi massa itu," kata dia.
Anggota tim hukum Jokowi-JK Firman Jaya Deli mengaku telah melaporkan Tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu pekan lalu dan berencana melaporkan ke polisi.
Sementara anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Romahurmuziy meegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam penerbitan Tabloid Obor Rakyat, tetapi dia meminta sebaiknya penerbitan tabloid itu dihentikan saja.
"Tim pemenangan Prabowo-Hatta sama sekali menolak aksi-aksi kampanye hitam," kata Romahurmuziy.