Jokowi Hadapi Persoalan Tata Ruang Kompleks yang Menahun

Pakar Planologi dan Tata Kota, Edward Sihombing, menilai banjir yang terus menghantui DKI Jakarta setiap kali musim hujan akibat kesalahan dalam hal tata ruang dan tata bangunan dan sudah menjadi masalah yang kompleks dan menahun.
Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meskipun berat harus melakukan pembenahan agar ke depan menjadi gubernur yang punya peninggalan fenomenal bisa mengatasi masalah banjir.
“Iya kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing kepada wartawan, Rabu (22/1/2014).
Seperti diketahui, mengacu pada upaya Jokowi membenahi berbagai persoalan di DKI Jakarta seperti Banjir dalam pemerintahannya yang baru berjalan satu tahun tiga bulan memang sudah mengalami perkembangan signifikan meskipun pemerintahannya baru berjalan satu tahun lebih.
Meskipun ada beberapa yang mencari kesalahan Jokowi-Ahok atas banjir dan macet serta persoalan kompleks yang melanda Jakarta, tetapi banyak juga yang mengapresiasi karena fakta yang dilakukan cukup signifikan.
Soal banjir misalnya, Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, titik banjir di zaman Fauzi Bowo ada 78 titik, lalu turun menjadi 62 titik setelah dibangunnya BKT. Di bawah Jokowi-Ahok titik banjir sudah turun menjadi 45, dan saat ini ada 35 titik.
Menurut Edward, pemerintahan Jokowi-Ahok yang baru berjalan 1 tahun 3 bulan sudah menunjukkan upaya serius harus bisa membuktikan bisa melakukan perbaikan.
Karena memang tata ruang dan tata bangunan sudah parah, saat ini Jokowi perlu melakukan moratorium dan audit ijin bangunan diatas 2 lantai yang oleh pemerintahan sebelumnya terkesan menjadi bancakan dinas tata kota dan pengusaha. Kalau tidak, tata ruang DKI hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha, sehingga masalah DKI semakin kompleks bukan banjir.
“Ini saatnya Jokowi menunjukkan dia pemimpin yang berbeda,"ujarnya.

Sumber :
tribunnews.com