"Minggu depan akan kita panggil untuk bahas soal Amdal, Analisa atas tambahan kelayakan, resiko, portofolio," ujar Ketua Pansus MRT Triwisaksana (Sani) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan laporan Amdal yang dikemukakan oleh Dirut PT MRT Dono Boestami setiap 3 bulan sekali seharusnya dilakukan saat proyek berjalan. Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum berjalan tetapi hanya seremonial di bundaran HI oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei lalu.
"Laporan soal Amdal itu dalam aturan dilaksanakan kalau proyek sudah jalan. Ini mana, saya denger cuma di HI waktu itu pukul-pukul gong segala," sindirnya.
Sedangkan, analisa kelayakan, risiko, portofolio perlu dibahas karena harus meminta persetujuan DPRD. Hal ini terkait tambahan pinjaman Rp 7,5 triliun ke Jepang.
"DPRD minta analisis mutakhir yang terkait dengan itu karena sifatnya utang karena dibayar dengan APBD juga," jelasnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan total biaya pembangunan MRT sebesar 135 miliar yen atau Rp 13 Triliun untuk tahap 1 yakni Lebak Bulus hingga HI. Kesepakatan melalui loan agreement dengan JICA sebesar Rp50 miliar yen atau Rp 5 Triliun. Sehingga, dalam Loan agreement baru sebesar Rp 75 miliar yen atau Rp 7,5 triliun.
"Gubernur berdasarkan Bappenas minta persetujuan DPRD untuk tambahan karena utang yang 51 persennya dibayar DKI. Sedangkan, Dana pendamping 10 persen diambil dari APBD," ungkapnya.
Sementara itu, Dirut PT MRT Dono Boestami mengaku Amdal sudah ada hanya tinggal disampaikan ke DPRD. Ia menyatakan seharusnya tidak ada perubahan Amdal.
"Seharusnya sih enggak ada. Karena itu sudah sampai bundaran HI. Yang mengurus amdal juga kan pemprov jadi seharusnya enggak ada masalah," ucap Dono.
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar