"Sekali lagi, masalah banjir bukan urusannya Jakarta sebagai hilir, tapi juga hulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain berkoordinasi dengan pemerintah wilayah daerah hulu, seperti Pemprov Jawa Barat, harus ada pula koordinasi yang baik antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menampik anggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menyebutkan bahwa program-program penanggulangan banjir oleh Pemprov DKI tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.
"Ya, enggaklah, kan kita secara makro desainnya ada. Yang nonstruktur kan juga kita garap. Sumur resapan juga kita garap," kata Jokowi.
Dalam penyampaian pemandangan DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Ketua Fraksi PAN-PKB Hidayat AR Yasin mengatakan, Pemprov DKI cenderung malas mencari solusi dan terobosan baru menanggulangi banjir. Selain itu, dalam salah satu dari sembilan program prioritas Jokowi, terdapat langkah-langkah antisipasi banjir, rob, dan genangan. Hal itu dilakukan dengan memfokuskan pada pengefektifan masterplan pengendalian banjir, salah satunya melalui pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy, yang di dalamnya terdapat proyek pembangunan giant sea wall dan akan dilaksanakan pada 2014.
Hidayat mempertanyakan apakah proyek giant sea wall tersebut sudah dipelajari secara terukur dan terarah. "Jangan sampai proyek ini membebani rakyat," kata Hidayat.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2013 (APBD DKI 2013) telah ada beberapa program unggulan menanggulangi banjir, seperti pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Program penanggulangan banjir juga telah disampaikan Jokowi dalam penyampaian program prioritas RPJMD 2013-2017, Selasa (5/3/2013) lalu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar