"Tadi pagi saya sudah telepon Asbang, saya perintahkan untuk langsung dicopot," kata Jokowi di Pluit, Jakarta Utara, Kamis (14/3/2013).
Jokowi memerintahkan Wiryatmoko membongkar semua reklame yang berdiri di sisi tanggul Kanal Banjir Barat pada medio Januari 2013. Saat itu, ada empat reklame berukuran besar dan salah satunya kini telah dibongkar karena fondasi yang tergerus air dan dinilai membahayakan.
Ketika dikonfirmasi, Jokowi mengaku tak mengetahui jika instruksinya belum dilaksanakan. Untuk itu ia akan melakukan evaluasi dan cek silang di lapangan.
Secara terpisah, pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyayangkan bila instruksi pembongkaran papan reklame itu belum juga dilaksanakan. Padahal, secara struktural, ia menganggap Wiryatmoko cukup menguasai aturan tentang papan reklame. Pasalnya, sebelum menjabat sebagai Asbang, Wiryatmoko pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pelaksana Tugas Kepala Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta.
"Jadi kalau memang Pak Jokowi sudah memerintahkan, lalu kenapa itu enggak dilaksanakan? Pak Wiryatmoko harusnya paham aturan itu," kata Yayat.
Terkait izin papan reklame yang telah telanjur diberikan, Yayat mengimbau Pemerintah Provinsi DKI untuk kaji ulang perjanjian dalam kontrak papan reklame tersebut. Pihak Pemprov dapat menggunakan force major, atau musibah yang tak bisa dihindari sebagai alasan untuk membongkar semua papan reklame itu tanpa harus membayar penalti.
"Bisa dilihat detail kontraknya bagaimana. Kalau misalnya papan reklame itu membahayakan bagi masyarakat, sah-sah saja dibongkar," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar