"Pemberian government guarantee memang akan memberi dampak pada kepercayaan perbankan dalam mengucurkan kredit ke perusahaan listrik. Tapi saya melihat perbankan akan lebih memprioritaskan pemberian kredit ke IPP asing karena mereka punya pengalaman dan kondisi pendanaan yang kuat," ujar A. Santoso, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) di Jakarta, Selasa (20/1/2015).Berdasarkan catatan CNN Indonesia, dari total kapasitas 35 ribu MW pemerintah telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk menggarap pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu MW. Sementara sebesar 25 ribu MW lainnya diberikan kepada IPP.
Santoso mengatakan, dari kapasitas 25 ribu MW itu perusahaan listrik asing diprediksi akan menggarap 75 persen pembangkit atau berkisar 18.750 MW. Sementara 6.250 MW sisanya digarap oleh IPP dalam negeri.
"Sudah sepatutnya dengan kondisi seperti ini pemerintah memberikan privilege agar perusahaan dalam negeri bisa menggarap lebih besar kapasitas pembangkit. Toh kemampuan kita dalam membangun dan menyediakan listrik tidak kalah dengan mereka (asing)," kata Santoso.
Di kesempatan yang sama, Person in charge Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono tak mau ambil pusing dengan fakta tersebut dan mempersilakan semua perusahaan untuk mengikuti lelang pembangunan pembangkit listrik.
"Kalau mereka punya dana silakan. Pemerintah juga menginginkan mereka (IPP) mencari pendanaannya sendiri. Yang pasti kami tidak ingin kegagalan seperti Fast Track Program I (FTP) terulang karena masalah pendanaan," ujar Agung.
Sementara itu, manajemen perusahaan listrik swasta asing yakni Genting Energy siap membangun pembangkit demi membantu pemerintah merealisasikan program 35 ribu MW.
"Kami siap mulai dari pendanaan hingga teknologi. Kami pikir pemerintah Indonesia butuh perusahaan yang serius agar kegagalan FTP tidak terulang lagi sekarang," ujar Vice President Genting Energy Ahmad Janwal. [cnnindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar