Publik khawatir kosongnya kursi Kapolri definitif bakal melahirkan dualisme kepemimpinan di tubuh Polri. Saat ini, Polri dipimpin Komjen Badrodin Haiti yang ditunjuk Jokowi menjadi Plt Kapolri.
Mayoritas responden dalam survei LSI meminta Jokowi untuk segera mengulang proses pencalonan Kapolri. Publik juga meminta pelibatan KPK dalam pencalonan ulang itu. Setelah terpilih Kapolri harus segera melantik.
"Sebanyak 77.27 persen publik meminta Jokowi libatkan KPK dalam proses ulang pemilihan Kapolri definitif," kata peneliti LSI Adrian Sopa saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Wisma Dua Graha Rajawali, Jakarta Timur, Selasa (15/1/2015).
Sebab lanjut Adrian, publik menilai ketika melantik Budi Gunwan, Jokowi tak melibatkan KPK. Padahal, ketika menyusun kabinet kerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu melibatkan KPK dan hal itu ditanggapi positif.
"Proses ulang menentukan Kapolri definitif memerlukan KPK untuk menghindari calon bermasalah seperti yang ada sekarang," pungkas Adrian.
Adrian melanjutkan, meski memilih Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden tapi publik menilai alangkah lebih baik jika KPK dilibatkan. Alasannya, untuk mencari calon Kapolri dengan jejak rekam yang bersih.
Survei ini digelar sejak 17-18 Januari 2015. Survei menggunakan metodelogi quick poll, multistage random sampling dengan responden 1.200 orang serta margin of error 2,9%. Survei ini pun diperkuat dengan riset kualitatif yakni analisis media, focus group discussion dan in depth interview. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar