Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan
menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang
akan pensiun. Banyak pihak mengkritik pilihan Jokowi kali ini. Pasalnya,
nama Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu jenderal yang
memiliki rekening gendut.
Partai Gerindra yang gagal mengusung presidennya dalam Pilpres 2014 ingin ikut menentukan Kapolri seperti hak yang dimiliki oleh seorang presiden.
Lewat akun Twitternya, Partai
Gerindra mengkritik Jokowi yang tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam
memilih calon Kapolri.
"Untuk menteri saja ada proses seleksi melalui KPK dan PPATK. Tapi
pejabat setingkat Kapolri dan Jaksa Agung, KPK dan PPATK tidak
dilibatkan, itu diskriminatif namanya," tulis akun @Gerindra.
Menurut akun Gerindra tersebut, kandidat Kapolri harus memiliki rekam
jejak yang bersih. Gerindra menyarankan Presiden Jokowi tidak
terburu-buru mengusulkan nama calon Kapolri ke DPR.
"Karena Kapolri Jenderal Sutarman baru akan pensiun Oktober 2015," tulis Gerindra.
Nama Budi Gunawan hangat dibicarakan setelah surat rekomendasi calon
Kapolri pengganti Sutarman yang ditandatangani Presiden Jokowi beredar
di kalangan wartawan. Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 itu ditandangani
langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari.
Dalam surat itu, Presiden Jokowi mengusulkan pengangkatan Komjen Pol
Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman
yang sudah menjabat selama satu tahun tiga bulan.
Presiden Jokowi menilai Budi Gunawan cakap bekerja serta memenuhi syarat
untuk mengisi posisi Kapolri. Saat ini, Budi Gunawan menjabat sebagai
Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Presiden pun mengatakan usulan Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah sesuai
prosedur. Presiden mengatakan, nama Budi Gunawan mencuat sebagai calon
Kapolri atas usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Meski banyak
yang kontra dengan putusan itu, namun banyak juga pihak yang mendukung
pilihan Presiden Jokowi tersebut. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar