Penentuan nama Budi bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih seusai pemilihan politikus Partai NasDem, Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. "Jokowi seolah-olah ingin berdamai dengan pejabat yang integritasnya dipertanyakan."
Berikut ini tiga langkah keliru Jokowi saat memutuskan memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri, menurut pendapat sejumlah pegiat antikorupsi dan aktivis hak asasi manusia:
Kasus Rekening Gendut
Budi adalah ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden pada 2001-2004. Selain itu, Budi pernah masuk dalam daftar polisi yang diketahui memiliki rekening gendut. Laporan hasil analisis dan laporan pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, Budi diketahui memiliki rekening Rp 54 miliar dan bertransaksi di luar profilnya.
Oce menjelaskan, dugaan kepemilikan rekening tak wajar milik Budi pernah diklarifikasi Mabes Polri. Pemeriksaan itu berakhir pada kesimpulan bahwa dana dalam rekening itu berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oce meragukan kesimpulan itu. Sebab, semua perwira tinggi yang teridentifikasi memiliki rekening gendut tak pernah menjalani pemeriksaan internal.
"Kasus ini pernah dibawa ke Komisi Informasi Pusat. Atas indikasi itu memang tidak pernah diperiksa polisi. Lagi pula, mana mungkin ada penyidik yang berani memeriksa perwira berbintang?" kata Oce Madril. "Saya tidak tahu apa pertimbangannya. Kasihan sekali jika kepala institusi penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Kapolri diisi orang yang memiliki cacat bawaan."
Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menambahkan, tidak ada hal yang menonjol dari Budi kecuali saat ia disebut memiliki rekening gendut. Emerson mengatakan pegiat antirasuah akan segera merapatkan barisan untuk melawan Kepala Polri pilihan Jokowi ini. "Kami mungkin akan ajukan gugatan," ucapnya.
Menurut Jokowi, nama Budi muncul berkat usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Sudah dari Kompolnas, hak prerogatif saya pakai. Saya pilih, saya sampaikan ke Dewan," katanya kepada wartawan di sela kunjungan ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu, 10 Januari 2015. Selanjutnya, kata Jokowi, anggota DPR tinggal menindaklanjuti usul itu.
Saat ditanya mengenai faktor kedekatan Budi Gunawan dengannya, Jokowi hanya berseloroh singkat. "Ya, masak, saya pilih yang jauh?" ujarnya. Menurut Budi, keakraban yang dia jalin dengan Megawati tidak pernah sampai membahas urusan politik. Ia mengaku pernah makan malam dengan Mega, tapi pertemuan itu tidak menyinggung pembicaraan politik. “Makannya selalu ramai-ramai,” ujar Budi.
Tanpa Restu PPATK dan KPK
Menurut Emerson, Jokowi telah tutup mata terhadap rekam jejak Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Jokowi menunjuk Budi tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Emerson menuding langkah Jokowi hanya untuk melanggengkan kekuasaan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan nama Kepala Polri. "Jadi tidak benar pernyataan Menkopolhukam (Tedjo Edhi Purdjianto) yang meminta bantuan KPK untuk memberi masukan," ujar Bambang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2015.
Hal senada disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Ia menyatakan instansinya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon Kepala Polri. "Tak pernah dikasih tahu Presiden Jokowi. Tidak pernah sama sekali," kata Samad. Sebelumnya Samad pernah mengatakan KPK seharusnya dilibatkan dalam proses pemilihan Kepala Polri.
Emerson menuding Jokowi berlaku diskriminatif karena tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan Kepala Polri. Sedangkan dalam pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi melibatkan KPK dan PPATK. "Kenapa saat memilih Kapolri Jokowi tidak melibatkan PPATK dan KPK? Apa yang dia takutkan?" ujar Emerson ketika dihubungi, Jumat, 9 Januari 2015.
Karena pemilihan Kepala Polri dilakukan tanpa konsultasi dengan dua lembaga penegak hukum tersebut, Emerson menilai Jokowi tidak bebas merdeka dalam menentukan pilihan. "Memang pilihan itu adalah hak prerogratif presiden, tapi nuansa titipan partai politik kentara sekali bila Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK," kata Emerson.
Adapun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, berdasarkan undang-undang, Presiden Jokowi cukup meminta pertimbangan Kompolnas untuk menunjuk Kepala Polri. Penunjukan Kapolri, menurut Andi, bukanlah mekanisme seleksi, melainkan penunjukan langsung oleh presiden, sehingga presiden tidak perlu meminta pertimbangan lembaga lain.
Terlalu Cepat dan Mendadak
Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhhamad Isnur mengatakan pemilihan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri bak skandal. "Prosesnya serba mendadak, tidak transparan, dan publik pun tidak dilibatkan," ujar Isnur, Sabtu, 10 Januari 2015. "Budi dulu ajudan Megawati dan dekat dengan PDIP. Jangan-jangan ia dipilih karena dekat dengan PDIP saja. Jokowi subyektif memilih Kapolri."
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui ihwal cepatnya proses keputusan Jokowi memilih Budi menjadi calon tunggal. Jokowi hanya butuh beberapa jam untuk meloloskan Budi dari sembilan nama yang diajukan dan direkomendasikan Kompolnas. "Tanggal 9 Januari kami terima surat itu, pukul 16.00 WIB Presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR," kata Pratikno di kantor PDI Perjuangan.
Pratikno berdalih proses pemilihan calon Kepala Polri mungkin sudah dilakukan sudah lama. Namun, ia tak bisa menjawab alasan Jokowi tak melibatkan PPATK dan KPK dalam proses seleksi calon Kepala Polri. Prosesnya tak seperti seleksi calon menteri Kabinet Kerja. "Saya tak tahu harus menjawab apa, karena memang tidak dapat informasi itu," katanya.
Tak hanya itu, pejabat di lingkaran satu Jokowi ini juga mengklaim tak tahu alasan Kapolri Jenderal Sutarman harus segera dicopot meski baru pensiun pada Oktober 2015. Ia juga tak mengerti alasan Jokowi lebih memilih Budi dibanding delapan perwira tinggi lain yang diajukan Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.
Pemilihan Budi pun mengherankan bagi publik dan para pegiat antikorupsi. Emerson menilai penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri bukan atas dasar pilihan Jokowi. Budi, kata dia, adalah Kapolri pilihan Megawati. "Sebenarnya yang jadi presiden itu Jokowi atau Megawati?" kata Emerson, yang menekankan bahwa pendapat itu adalah pandangan pribadinya.
Namun, ia mengakui penunjukan Budi memang mengagetkan. "Mendadak sekali, kami tidak habis pikir alasan Jokowi. Ini mimpi buruk para aktivis antikorupsi," ujar Emerson. Emerson sudah membuat petisi agar Jokowi membatalkan penyerahan nama Kapolri ke DPR sampai ada investigasi mendalam tentang rekam jejak kandidat. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar