Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mundur dalam upaya menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang masuk di perairan Indonesia meski diprotes negara lain. Dia meminta negara lain bisa menghormati hukum yang ada di sini.
"Protes enggak apa-apa, yang penting kami harus tetap harus konsisten atas hukum positif di laut. Negara lain harus respect dengan hukum kita," ujar Jokowi seusai acara Hari Nusantara 2014 di Pulau Laut, Kabupaten Kotabesar, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 30 kapal nelayan ilegal yang telah ditenggelamkan. Namun, menurut Jokowi, masih ada 5.000-7.000 kapal ilegal yang beroperasi di Indonesia.
Banyaknya kapal ilegal yang menjarah kekayaan laut Indonesia, sebut Jokowi, telah merugikan Indonesia sebesar Rp 300 triliun. Maka dari itu, Jokowi meminta penegakkan hukum terus dilakukan.
Pemerintah Vietnam menjadi negara yang pertama kali melontarkan protesnya atas kebijakan Indonesia menenggelamkan kapal negara tersebut yang menerobos masuk wilayah laut Indonesia. Protes ini dilontarkan Vietnam setelah tiga kapal negara itu ditenggelamkan di perairan Anambas, Riau.
Kementerian Luar Negeri Vietnam menilai Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan langkah sesuai hukum internasional dan atas dasar prinsip kemanusiaan. Vietnam mengklaim bahwa para nelayannya sudah dibekali informasi untuk menaati aturan negara lain. [kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar