"Dari mana uangnya? Itu urusan saya. Saya akan carikan. Bisa dari APBN, swasta, atau gabungan swasta dan APBN," kata Presiden di Tarakan, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014) malam.
"Rencana dan berpikirnya jangan yang kecil dan jangka pendek saja. Berpikir dan merencanakan yang besar meskipun untuk ke sana kita memulai dari yang kecil-kecil dulu," lanjut Jokowi.
Janji Presiden ini disampaikan sebelum dia membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan di Tarakan. Sejumlah menteri hadir dalam kegiatan ini bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan.
Menurut Presiden, meski belum masuk dalam program Bappenas, perencanaan pembangunan jalan trans dan KA di empat pulau itu bisa dipercepat pada 2015, termasuk penganggarannya.
Jokowi menambahkan, daerah-daerah kaya sumber daya alam (SDA), seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera, jangan terlalu bangga dengan kekayaannya dari SDA itu.
"Kita bisa memiliki kekayaan SDA itu. Namun, jika tidak bisa dikelola dengan baik dan benar, kekayaan itu tidak akan mendatangkan kesejahteraan. Jadi, yang penting adalah bagaimana kebijakan publik itu dijalankan dengan baik," tutur Jokowi.
Terkait usul dari pejabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, tentang pembangunan di provinsi terbaru Indonesia itu, Jokowi mengatakan harus dilihat prioritasnya pula.
"Prioritasnya adalah jika proyek itu cepat menggerakkan ekonomi dan bermanfaat bagi banyak orang seperti Jembatan dan jalan, terutama akses jalan diperbatasan," jawab Jokowi.
Sebelumnya, Irianto mengatakan, Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia membutuhkan segera pembangunan sejumlah infrastruktur.
"Di antaranya, akses jalan sepanjang 987 kilometer di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia, pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan), pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, serta mempertegas kelanjutan pembangunan proyek PLTA Sungai Kayan dan lainnya," sebut Irianto. [kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar