Mimpi Pemerintahan Jokowi: Indonesia Bebas Sampah! Apa Bisa?

Pemerintah mencanangkan gerakan untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah pada tahun 2020 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan membangun 1.000 bank sampah yang tersebar di Indonesia."Pengelolaan sampah dan sanitasi harus dipikirkan secara bersama-sama baik perorangan maupun lembaga. Jokowi dan JK instruksikan membangun 1.000 bank sampah di seluruh Indonesia dan pelaksanakan Indonesia Bersih Sampah tahun 2020," ujar staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi Bersih dan Terbarukan, Sabar Ginting.
Hal tersebut diungkapkan Sabar dalam pembukaan Pameran dan Seminar Inovasi Teknologi Lingkungan yang digelar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendukung program pemerintah Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) di Gedung 2 BPPT, Jl MH Thamrin, Jakpus, Senin (15/12/2014).
"Masih banyak timbunan sampah di fasilitas umum. Untuk itu pemerintah membuat program yang terintegrasi terkait sampah dan sanitasi. Pemerintah terutama kab/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pemerintah merasa perlu menginisiasi GNIB sebagai upaya membumikan paradigma tentang sampah," kata Sabar.
Disebut Sabar, pembangunan bank sampah sebenarnya dapat menguntungkan pemerintah maupun rakyat. Bank sampah merupakan perwujudan dari ekonomi kerakyatan dan Pemda diuntungkan karena bank sampah bisa membuat berkurangnya sampah menyusul minimnya TPA (tempat pembuangan akhir) dewasa ini.
"Kegiatan ini membuat peluang kerja bagi pelaku. Selain proyek pembangunannya ada beberapa upaya yang pemerintah lakukan," tutur Sabar.
Upaya yang dimaksud Sabar terkait dengan memberikan motivasi bagi Pemda agar mau mengembangkan program-program kebersihan di daerah-daerah masing-masing. Seperti penghargaan Adipura.
"Lewat Adipura untuk menghargai Pemda. Penghargaan Suistanable City, ini kompetisi untuk Kota/Kab Asean Member. Ada 3 unsur dinilai yaitu clean air, clean water, dan clean land. Kita pernah menang tahun 2009, Palembang (clean water) dan Ujung Pandang (clean air)," Sabar menjelaskan.
Sabar belum bisa memastikan sudah berapa persen bank sampah yang telah ada dari 1.000 yang ditargetkan. Namun yang dapat dilihat menurut Sabar adalah dengan berkurangnya sampah-sampah karena sudah ada kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah dengan menjadikannya industri. Contohnya pembuatan tas atau pernak pernik dari sampah seperti bungkus plastik bekas kopi.
Bank sampah sendiri merupakan program yang dilakukan oleh BPPT untuk mendukung GNIB. Sampah kantor atau sampah industri dikelola oleh pihak-pihak tertentu seperti cleaning service sehingga bisa menambah pemasukan mereka. Itu berkesinambungan dengan penerapan 3R (reduce, reuse, recycle), salah satunya dengan melalui rekondisi
Untuk pencanangan Gerakan Indonesia Bebas Sampah sendiri, pemerintah telah 2 kali melakukan pencanangan dengan mengumpulkan para wali kota dan bupati. Pertama kali di Surabaya dan kedua di Sulawesi.
"Gerakan Indonesia bebas sampah, 2 kali dicanangkan oleh menteri. Sudah dilakukan di beberapa daerah lewat adipura. Kita lihat bagaimana daerah mengelola sampahnya dan 3R. Kalau bupati/wali kota kelola mereka sudah dapat 14 poin. Secara bertahap Indonesia akan bebas sampah pada 2020. Bukan artinya mereka mengejar Adipuranya, tapi ingin agar warganya sehat. Kita akui dengan verifikasi Adipura itu," papar Sabar.
Terkait dengan adanya pihak-pihak yang masih kurang aware terhadap limbah yang dihasilkan, contohnya RS, pemerintah mengaku selalu melakukan sosialisasi. Peranan Pemda juga sangat diperlukan dalam hal ini.
"Biasanya mereka (yang kurang baik) mengelola limbah medis seperti jarum suntik. Kami selalu sosialisasi ke daerah-daerah. Kita undang Pemda dan RS-RS itu. Dengan prinsip pengelolaan limbah dan 3R itu. Ini komponen dari Adipura juga dengan poin 8. Sehingga bupati/wali kota Concern," tutup Sabar.  [detik]