Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyebut, keputusan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM jauh lebih mudah dibandingkan main
PlayStation (PS). Sebab, pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiapkan anggaran kompensasi sebesar Rp
10 triliun.
"Sebelum pemerintahan SBY turun, BBM memang harus naik tahun ini.
Siapapun Presidennya apakah masih di era SBY atau Jokowi," ucap Chatib
di Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Chatib menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah diatur dan
dibuat fleksibel karena tak perlu lagi meminta izin ke DPR. Selain itu,
dalam Undang-undang (UU) APBN-P 2014 apabila terjadi defisit, maka
pemerintah boleh menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan menerbitkan
surat utang.
"Kenaikan harga BBM nggak perlu persetujuan DPR, lalu kita juga sudah
mengalokasikan dana kompensasi di APBN-P 2014 sebesar Rp 5 triliun dan
Rp 5 triliun di 2015. Jadi nggak perlu ke DPR lagi. Jadi di pemerintahan
Jokowi lebih fleksibel, bahkan kenaikan harga BBM lebih mudah daripada
main PlayStation," tegasnya.
Pemangkasan subsidi BBM, menurut Chatib, layak dilakukan karena
alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Penikmat BBM subsidi adalah
kalangan menengah ke atas.
"Kalau mau support yang miskin, beri anggaran dalam bentuk yang tepat
seperti cash transfer. Jadi yang dilakukan pemerintah sudah betul,
ngapain uang di bakar," tutupnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar