Pengusaha menyarankan pemerintah mencontoh Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengupayakan
kesejahteraan buruh. Hal itu dianggap efektif mengurangi beban hidup
kaum buruh.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan,
program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang
digulirkan oleh Jokowi dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah
memberikan jaminan hidup bagi warganya.
“Semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik, lakukan seperti yang
dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok, menyiapkan fasilitas
perumahan, menyiapkan transportasi yang baik,” ujar Anton, di Jakarta, Sabtu
(2/11/2013).
Menurut Anton, persoalan kesejahteraan buruh bisa diselesaikan jika
negara masuk dan memberikan jaminan sosial yang efektif. Ia meminta agar
pemerintah tak serta-merta melimpahkan seluruh urusan kesejahteraan
buruh kepada pengusaha.
“Jangan sampai semua ini mengganggu investasi yang sedang berjalan.
Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan, sementara kita
butuh investor agar ada lapangan pekerjaan untuk income, untuk pajak, dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riza
Suarga mengatakan, seberapa pun besarnya upah buruh, jumlahnya akan
selalu kurang karena harga-harga kebutuhan hidup pun meroket naik. Ia
memberikan contoh Singapura dan Malaysia sebagai negara dengan sistem
pengupahan dan jaminan sosial yang baik. Di dua negara tersebut, kata
Riza, pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi warga.
Menurut Riza, jika ada jaminan kebutuhan dasar, baik oleh perusahaan
maupun negara, maka buruh tidak akan terlalu dipusingkan oleh masalah
upah. “Jadi mikirnya benar-benar kerja,” kata Riza.
Sumber :
antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar