Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah setuju dengan rencana pemprov DKI
mengambil alih Perum Perusahaan Pengangkutan Jakarta (PPD). Namun,
Jokowi masih menunggu keputusan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
"Pak
Menteri BUMN sudah oke. Tinggal tunggu Pak Menkeunya saja," ujar Jokowi
di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin
(11/2/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa setelah PPD menjadi milik Pemprov DKI, dia akan menjadi payung bagi Kopaja, Metromini hingga Bajaj.
"Selama
belum ada manajemen yang membawahi. Bagaimana membina sopir,
seragamnya, ID-nya. Kalau enggak satu manajemen gimana. Itu makanya,
ingin kami ambil alih. Berpuluh tahun masalah tidak selesai-selesai,"
lanjutnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi memang mengakui
dirinya ingin mengambil pangkalan (depo) atau pool PPD untuk digunakan
Kopaja dan Metromini.
"Yang pool itu mau kita pakai untuk Kopaja
dan Metromini. Karena kita nggak punya fasilitas itu, bengkelnya juga.
Yah kayak sekarang terus Kopaja dan Metromininya nggak ada speedometer,
pembinaannya kayak apa nggak jelas," tegas Jokowi.
Sementara untuk bajaj, Jokowi menilai harus ada pool juga untuk kendaraan ini.
"Kedua,
harus ada uang jaminan dan ini memberatkan. Ketiga, memang harga bajaj
yang mahal sehingga cicilannya tadi saya lihat 1 sopir itu harus Rp 115
ribu per hari. Ini juga saya kira memberatkan," kata Jokowi usai bertemu
dengan perwakilan sopir bajaj di Koperasi Usaha Bersatu, Jalan Balap
Sepeda IV, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (8/2).
Sumber :
http://finance.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar