Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan
pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan
nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak
mengakali sistem itu.
"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan
masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai
Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis
(28/2/2013).
Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan
kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil
kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung
dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.
"Oleh sebab
itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa
membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu
tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok.
Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan,
mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya
pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi
menerangkan.
Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan
pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat
eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan
dirinya ikut aturan ini.
"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar