Acara penyerahan gerobak dan izin gratis itu dilakukan Minggu (13/1) kemarin dan dihadiri Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan itu Jokowi menyatakan, pemberian gerobak gratis ini merupakan program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank DKI.
Jokowi berharap para PKL tak lagi berjualan di tengah jalan dan bisa menata diri dengan tertib. "Program CSR seperti ini bagus sekali kok, biar jualan nggak sembarangan lagi," ujarnya.
Dikatakan, penataan yang dilakukan tidak mendapat protes dari para pedagang. "Tidak ada keluhan, kan diberi gerobak, tempat duduk, meja, dan tenda. Mengeluh gimana lagi?" ujarnya.
Ke depan, penataan PKL akan dilakukan di seluruh penjuru Jakarta. Sudah ada puluhan titik (lokasi) yang akan ditata PKL-nya. "Nanti totalnya ada 23 titik," tegas Jokowi.
Ornamen Betawi
Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah, Kecil, Mikro dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Ratna Ningsih mengatakan, dari 36 pedagang di depan Masjid Sunda Kelapa, sebanyak 28 pedagang diberi gerobak dan 8 pedagang mendapatkan kios. Para pedagang mendapatkannya secara cuma-cuma dan tanpa syarat apapun.
Ia menegaskan, tidak ada penambahan PKL yang diberikan bantuan. Benar-benar PKL yang sudah ada, karena memang sudah didata dan berdasarkan informasi dari pedagang lainnya. "Seluruhnya ada 48 pedagang di sini, tapi menyebar. Jadi, sesuai dengan informasi dari mereka, hanya 36 pedagang yang ada di situ," ucap Ratna.
Agar tidak menyebabkan kemacetan, gerobak pedagang diminta disusun secara paralel tepat di depan Masjid Sunda Kelapa. Para pedagang juga menandatangani surat perjanjian bahwa gerobak yang telah diberikan tidak akan dijual.
Gerobak putih tersebut sudah memiliki etalase kaca dengan rangka aluminium. Logo Bank DKI terlihat jelas di badan gerobak. Namun, beberapa gerobak tampak belum dipasang atapnya. Gerobak juga dilengkapi dengan meja dan kursi kecil. Selain itu, ornamen Betawi menghiasi bagian atap, yakni gigi balang seperti pada atap rumah Betawi.
Ratna mengatakan, selain di depan Masjid Sunda Kelapa, setidaknya ada 23 titik lainnya yang akan ditata PKL-nya, antara lain di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, dan sentra PKL lainnya. Selain BUMD, pihaknya akan mengajak perusahaan swasta dan BUMN untuk bergabung agar tidak menggunakan APBD DKI dalam program penataan PKL.
Kredit untuk pedagang
Salah satu pedagang di Masjid Sunda Kelapa, Merina (36), mengaku bersyukur mendapat bantuan gerobak. "Alhamdulillah dikasih. Lumayan daripada beli cukup mahal," ujar pedagang ketoprak itu.
Sedangkan seorang pedagang dimsum, Mulyadi (24), mengaku senang mendapatkan SIUP gratis. Sehingga para pedagang bisa mengajukan pinjaman ke bank maupun koperasi.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono menyatakan, pemberian fasilitas gerobak dan kios ini merupakan dukungan dari Bank DKI terhadap program pemprov terkait dengan penataan PKL. Menurutnya para pedagang ke depan juga dapat memanfaatkan produk Bank DKI seperti kredit modal kerja.
"Pada 2013 Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 1,5 triliun. Saat ini kami juga sedang menjajaki untuk bersinergi dengan PD Pasar Jaya untuk layanan produk perbankan bagi pedagang pasar," ujarnya.
Blok M menyusul
Belakangan ini, Jokowi memang cukup intens mencermati PKL di Jakarta. Selasa (8/1) lalu, ia berkunjung ke Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk memantau keberadaan PKL di sana. Saat itu, Jokowi berjanji akan segera melakukan penataan terhadap PKL yang ada.
"Kita mau menata, mau menertibkan PKL yang ada di Terminal Blok M. Sudah ada solusi, sudah ada usul-usul yang masuk ke saya, maka itu saya tinjau ke lapangan," ujar Jokowi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan mengaku belum mendapat informasi kapan relokasi PKL di Teminal Blok M akan dilakukan. Meski demikian, Satpol PP siap mengawal kegiatan tersebut. "Belum, kita belum tahu kapan relokasi PKL itu akan berlangsung. Yang jelas, kita siap mengawal," ujar Sulistiarto, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, kepada Warta Kota, Rabu (9/1) pekan lalu.
Ke mana para PKL akan dipindahkan, ia juga mengaku belum tahu. Namun, sejumlah lokasi telah diincar Pemkot Jakarta Selatan sebagai penampungan baru para PKL.
Sulistiarto berjanji, ia dan jajarannya akan membantu relokasi PKL dengan cara-cara yang manusiawi. "Bagaimana pelaksanaan relokasi itu, masih dirapatkan. Nanti kita akan melakukan sosialisasi dahulu kepada mereka (PKL—Red) beberapa waktu sebelumnya. Pokoknya pendekatannya persuasif, tidak akan pakai cara-cara kekerasan. Bahasanya, penataan, bukan penertiban," tegasnya.
Pusat suvenir
Terkait penataan PKL, juga akan dilakukan pengembalian fungsi Mal UKM Waduk Melati di Jalan KH Mas Mansyur, Tanahabang, Jakarta Pusat. Rencananya, Mal UKM Waduk Melati tidak lagi digunakan sebagai tempat berjualan produk hasil pengusaha UKM, tetapi akan dijadikan sebagai Pusat Suvenir Jakarta dan Indonesia, kantor perwakilan perusahaan UKM Jakarta, serta pengurusan SIUP.
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1) mengatakan, Mal UKM akan dikelola bekerja sama dengan masyarakat, antara lain Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) dan Coop Indonesia Foundation (CIF) yang sudah memaparkan skema pemanfaatan gedung itu.
Dalam paparan tersebut, lanjut Hasan, Gubernur Jokowi menginginkan pemanfaatan Mal UKM lebih terfokus pada satu tema saja. Yaitu, menjadi pusat penjualan suvenir tentang Jakarta dan Indonesia. "Jadi gedung suvenir, fokusnya nggak ke mana-mana. Karena gubernur melihat belum ada gedung yang khusus menjual suvenir," ujarnya.
Ratna Ningsih membenarkan pemanfaatan gedung Mal UKM Waduk Melati akan digunakan sebagai suvenir center. "Konsep penataannya seperti apa masih akan dibicarakan lebih lanjut. Yang penting gedung tersebut dapat digunakan secara optimal," katanya. Ia mengatakan, Mal tidak tertutup untuk PKL dan bisa ditempatkan di bagian depan.
Inkowapi juga sudah meminta Gubernur Jokowi segera memberi surat penunjukan pengelolaan Mal UKM Waduk Melati kepada lembaganya. Karena Inkowapi merupakan lembaga yang memenangkan lelang beauty contest pengelolaan Mal UKM Waduk Melati pada 2010 lalu.
Ketua Umum Inkowapi Sharmila menerangkan, Inkowapi ikut mendaftar dan memenangkan lelang. Namun dalam perjalanan waktu, surat penunjukkan pengelolaan Mal UKM belum juga ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Fauzi Bowo, hingga saat ini.
Sumber :
wartakota.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar