Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.
Kristiadi, berpendapat, pemerintah bisa mengintervensi kisruh yang
terjadi di tubuh Partai Golongan Karya. Ia menuturkan saat ini momen
yang pas menarik partai beringin agar mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dalam konteks politik, intervensi itu sah-sah saja," kata Kristiadi kepada Tempo,
Senin (8/12/2014). Menurut dia, Jokowi harus memilih kubu yang
bisa mendukung program kerjanya hingga lima tahun ke depan.
Jokowi, ujar
dia, tidak usah sungkan merapat ke kubu Agung Laksono yang terang
mendukung program pemerintah.
Adapun kubu Aburizal Bakrie, kata
Kristiadi, cenderung kuat di dalam Koalisi Prabowo Subianto. Golkar di
bawah Ical dianggap sudah tidak ideologis dan cenderung menyelamatkan
kepentingan beberapa orang saja. "Dengan ditarik pemerintah, Golkar bisa
lebih demokratis dan menjadi partai sehat."
Kisruh
Golkar akhirnya memuncak setelah adanya dua kubu. Kubu pertama
digawangi Aburizal Bakrie melalui Musyawarah Nasional di Bali, pekan
lalu. Sedangkan kubu kedua dimotori Ketua Presidium Penyelamat Partai
Golkar Agung Laksono yang terpilih sebagai ketua umum lewat Musyawarah
Nasional di Ancol, Jakarta.
Dalam
pemilihan tertutup yang berlangsung hingga Senin dinihari, 8 Desember
2014, Agung terpilih sebagai ketua umum dengan 147 suara. Ia menyisihkan
dua pesaingnya, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita, yang
masing-masing hanya mendapatkan 77 dan 71 suara. Sedangkan satu suara
abstain.
Maukah Jokowi bermaian sedikit "kotor" untuk memuluskan jalannya pemerintahanya? Hanya waktuyang mampu menjawabnya. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar