Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah menutup rapat informasi soal nama-nama calon menteri (Camen) dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah diberi stabilo merah dan kuning. Keengganan KPK menyatakan bahwa semua menteri Jokowi bebas dari stabilo KPK membuat Jokowi sampai saat ini terus dituduh melindungi orang yang menurut KPK bermasalah.
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan, informasi tersebut bukan untuk konsumsi publik melainkan hanya untuk Jokowi yang memang sengaja meminta masukkan dari KPK sebagai bahan pertimbangan memilih menteri pada kabinetnya.Zul menjelaskan, tanda merah dan kuning pada nama-nama Camen itu sebagai masukan bagi Jokowi agar mengetahui rekam jejak masing-masing Camen. Sehingga, Jokowi bisa memahami kekurangan dan kelebihan anggota kabinetnya.
“Itu masukan, dalam kaidah apakah keterkaitan mengenai kasus, kemudian apakah orang itu antikorupsinya tinggi atau rendah,” ujarnya.
Disinggung soal pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang pernah berjanji akan membeberkan daftar Camen bertanda merah dan kuning itu, Zulkarnain pun menangkisnya. Menurutnya, koleganya itu tidak pernah mengumbar janji tersebut namun hanya menjelaskan ukuran dari kedua tanda.
“Dulukan pernah disampaikan kalau yang merah lebih tinggi,” pungkasnya.
Zulkarnain juga menambahkan, permintaan Jokowi itu hanya sekadar masukan bukan untuk permohonan penelusuran atau penyelidikan. “Enggak sampai kaitan kesitu (penelusuran). Kalau ada keterkaitannya tentu itu ada hal tersendiri, dalam kaitan ini hanya memberikan masukan,” tutupnya. [Pos Kota]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar