Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang
pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono SBY), untuk menghemat anggaran operasional. Meskipun bisa dipastikan untuk blusukan Jokowi ke seluruh pelosok negeri tidaklah mungkin menggunakan pesawat komersial maupun pesawat carteran.
"Harus ada
efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada pak
Jokowi supaya pesawat presiden dijual. "Nggak' bisa sekarang pemimpin
menyuruh orang sederhana tapi tidak memberikan contoh," kata Maruarar di
Jakarta, Senin (1/9/2014).
Pernyataan Maruarar itu terkait
wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang
belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan
pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM
bersubsidi.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir.
Dia
menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan
meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali
yang menyangkut soal perbatasan negara.
"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun," kata dia.
Ara
juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga
keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini, mendorong
pengalokasian keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas
negara, serta menaikkan cukai rokok dan minuman bersoda.
"Saya
kira rakyat mau lihat upaya-upaya itu dulu. Cukai rokok dinaikkan saja
Rp100 perak, bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, dan orang tidak ada
yang berhenti merokok jika cukainya naik, termasuk minuman bersoda,"
ujar dia.
Dia mengatakan jika berbagai opsi itu telah dilakukan
dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, baru lah pemerintah
bisa mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi. [okezone]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar